Rakorda BPBD Malut Tekankan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas Pembangunan
RadarTimur.id, Tobelo – Pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Provinsi Malut yang dipusatkan di Ballroom Lantai III Marahai Park Hotel, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selasa (4/8/2026).
Rakorda yang berlangsung selama dua hari, 4–5 Agustus 2026, itu menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, Basarnas, kementerian terkait, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks di Maluku Utara.
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Erasmus Joseph (E.J.) Papilaya, yang mewakili Bupati Halmahera Utara saat membuka kegiatan, menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana terjadi.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan aktif masyarakat.
“Kehadiran kita semua merupakan bukti nyata kepedulian dan komitmen dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Tugas yang kita emban bukan hanya melindungi harta benda, tetapi juga menyelamatkan nyawa manusia,” ujarnya.
Dia mengatakan, pengalaman Halmahera Utara menghadapi berbagai bencana dalam beberapa tahun terakhir menjadi pelajaran penting bahwa ancaman bencana merupakan tantangan nyata yang harus diantisipasi secara sistematis.
Berbagai kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, erupsi Gunung Dukono, angin puting beliung, hingga banjir, kata dia, menunjukkan pentingnya kesiapan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat.
“Penanggulangan bencana merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Karena itu dibutuhkan koordinasi, kesiapsiagaan, dan kerja sama antara pemerintah, TNI, Polri, BPBD, relawan, hingga masyarakat agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” katanya.
Dia berharap Rakorda tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi ruang pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan seluruh pemangku kepentingan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Malut, Fehby Alting, mengatakan karakteristik geografis Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan menjadikan wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana.
Menurutnya, ancaman yang dihadapi meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, gelombang pasang, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, Fehby menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam seluruh kebijakan pembangunan agar investasi yang dilakukan tidak justru menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat.
“Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Setiap pembangunan infrastruktur, kawasan permukiman, fasilitas umum maupun pusat-pusat ekonomi harus didasarkan pada kajian risiko bencana,” tegasnya.
Dia juga menilai penguatan kapasitas daerah harus didukung melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sistem peringatan dini, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, relawan, dan masyarakat.
Menurut Fehby, Rakorda diharapkan mampu menghasilkan kesamaan persepsi antardaerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus merumuskan strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.
Pembukaan Rakorda ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Dolo-dolo, dilanjutkan penampilan tari kreasi Komunitas Marahai serta menyanyikan Himne BPBD.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai diskusi teknis dan pemaparan materi mengenai penguatan kapasitas daerah, sinergi lintas sektor, pengembangan sistem mitigasi, serta strategi meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di seluruh wilayah Malut.(val)
