Wabup Kasman: Penanganan Kemiskinan Halut Harus Berbasis Data dan Pemberdayaan
RadarTimur.id, Tobelo — Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Utara, Kasman Hi. Ahmad, menegaskan penanggulangan kemiskinan di daerah harus dilakukan secara terukur, tepat sasaran, dan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial.
Hal itu disampaikan Wabup Kasman saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Maluku Utara di Lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara, Kecamatan Oba Utara, Selasa (11/8/2026).
Menurut Wabup Kasman, penanganan kemiskinan membutuhkan sinergi lintas sektor dengan pendekatan yang menyentuh langsung persoalan masyarakat. Strateginya mencakup pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan dasar.
Dia menilai pemanfaatan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi kondisi masyarakat sekaligus menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
“Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Masyarakat juga harus didorong agar memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya,” demikian kata dia.
Wabup Kasman juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga perangkat daerah. Setiap program, kata dia, harus memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta dievaluasi secara berkala agar intervensi yang dilakukan memberikan dampak nyata.
Bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, strategi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, pengurangan beban pengeluaran, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Setiap perangkat daerah diharapkan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya.
Rakor TKPK Maluku Utara turut menyepakati penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi Tahunan. Perangkat daerah diarahkan terlibat dalam penyusunan program serta melaporkan pelaksanaannya melalui sistem monitoring dan evaluasi.
Menurut Kasman, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak semata-mata diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari kemampuan pemerintah mengurangi jumlah masyarakat miskin sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi mereka.
Karena itu, Pemkab Halut berkomitmen menyelaraskan kebijakan daerah dengan strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi, dengan memastikan setiap program berbasis data, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(val)
