Jatah BBM Tak Sesuai Rekomendasi, Nelayan Tuntut Evaluasi SPBN
RadarTimur.id, Halut — Sejumlah nelayan di Pendaratan Ikan (PPI) Tobelo, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, mengeluhkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi pemerintah daerah.
Persoalan tersebut membuat nelayan meminta pemerintah dan pihak terkait segera mengevaluasi sistem penyaluran BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Salah satu nelayan menyebut, berdasarkan surat rekomendasi pemerintah daerah, kapal dengan ukuran hingga 30 GT mendapatkan alokasi BBM sebanyak 10 ton per bulan. Namun, dalam praktiknya, jatah yang diterima nelayan disebut hanya sekitar 5 ton per bulan, bahkan terkadang tidak mencapai jumlah tersebut.
Menurutnya, perbedaan antara alokasi dalam rekomendasi dengan BBM yang diterima nelayan berdampak langsung terhadap aktivitas melaut. Sebab, ketersediaan BBM menjadi kebutuhan utama untuk menunjang operasional kapal dalam mencari ikan.
“Ketersediaan BBM menjadi salah satu kebutuhan utama nelayan karena menentukan seberapa jauh dan berapa lama kami dapat melakukan penangkapan ikan,” ujar dia, Jumat (14/8/2026).
Selain persoalan jumlah, nelayan juga mempertanyakan mekanisme penyaluran BBM di SPBN. Mereka mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai jumlah pasokan, kuota penyaluran setiap hari maupun mekanisme pembagian BBM kepada nelayan.
Menurutnya, ketidakjelasan informasi tersebut membuat nelayan kesulitan mengetahui berapa sebenarnya jatah yang tersedia dan kapan BBM dapat diperoleh.
“Menurut informasi dari pihak SPBN, penyaluran BBM kepada nelayan dalam sehari sekitar 5 ton. Tetapi informasi ini tidak disampaikan secara terbuka kepada nelayan, sehingga kami bingung,” katanya.
Persoalan lain yang dikeluhkan adalah ketersediaan BBM. Nelayan mengaku dalam sejumlah kesempatan ketika hendak mendapatkan BBM, pihak SPBN menyampaikan bahwa stok sedang tidak tersedia.
Kondisi tersebut dinilai semakin menyulitkan nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut. Nelayan berharap persoalan ketersediaan dan mekanisme distribusi BBM tidak dibiarkan berlarut karena secara langsung berkaitan dengan aktivitas dan pendapatan mereka.
Mewakili nelayan, dia meminta agar proses distribusi BBM dilakukan secara transparan. Mulai dari jumlah pasokan yang diterima SPBN, kuota harian, jadwal penyaluran hingga jumlah BBM yang telah disalurkan kepada masing-masing nelayan perlu diketahui secara jelas.
“Jangan sampai ada perbedaan antara rekomendasi dengan realisasi di lapangan. Pemerintah daerah tidak hanya menerbitkan surat rekomendasi, tetapi juga harus memastikan alokasi BBM yang ditetapkan benar-benar dapat diterima nelayan sesuai kebutuhan dan ketentuan,” tegasnya.
Dia juga meminta pemerintah daerah, pengelola SPBN dan instansi terkait segera duduk bersama untuk mengevaluasi sistem penyaluran BBM. Evaluasi dinilai penting untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian antara alokasi yang direkomendasikan dengan BBM yang diterima nelayan.
“Harapan kami sistem penyaluran diperbaiki dan lebih transparan. Nelayan harus mendapatkan kepastian mengenai jatah BBM agar aktivitas melaut tidak terganggu,” pungkasnya.(val)
