Bawa Nama Malut ke Nasional, Gracia Malah Diputar-putar Birokrasi
RadaraTimur.id, Ternate — Niat membawa nama Maluku Utara (Malut) ke panggung nasional melalui ajang Pemilihan Putri Budaya justru membuat Gracia Djulianna Djangu dan timnya harus berhadapan dengan birokrasi yang dinilai berbelit-belit.
Gracia, salah satu putri asal Halmahera Utara, bersama tim mengaku sudah tiga hari berturut-turut melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi untuk mendapatkan kesempatan audiensi sekaligus menyampaikan persiapan mengikuti ajang nasional tersebut.
Namun, alih-alih mendapatkan kepastian, tim Gracia justru mengaku diarahkan dari satu instansi ke instansi lainnya.
Awalnya, tim menghubungi Kepala Bidang Kebudayaan Provinsi Maluku Utara melalui WhatsApp untuk meminta waktu audiensi. Namun, menurut tim, mereka diarahkan kembali ke Dinas Pendidikan Halmahera Utara agar membuat janji pertemuan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara.
Arahan tersebut kemudian diikuti. Tim mendatangi Dinas Pendidikan Halmahera Utara dan diterima Kepala Dinas serta Kepala UPTD. Kepala UPTD bahkan disebut langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara.
Dari komunikasi tersebut, tim mendapat informasi bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sedang memiliki agenda. Audiensi kemudian diarahkan untuk diterima oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
Namun, ketika Gracia kembali menghubungi Kepala Bidang Kebudayaan untuk memastikan jadwal audiensi, jawaban yang diterima justru menyebutkan tidak tersedia anggaran.
Salah satu anggota tim, Irma, mengaku mendapat telepon dari Kepala Bidang Kebudayaan. Dalam komunikasi tersebut, menurut Irma, disampaikan bahwa tidak ada anggaran dan tim diminta kembali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Halmahera Utara.
“Beliau menjelaskan kepada saya bahwa anggaran tidak ada. Jadi coba hubungi Dinas Pendidikan Halut,” ujarnya, Selasa (15/9/2026).
Irma kemudian menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Halmahera Utara sebelumnya telah memberikan dukungan sebesar Rp9 juta sesuai proposal yang diajukan tim Gracia.
Bagi Gracia, persoalan tersebut bukan semata-mata soal ada atau tidaknya anggaran. Dia mempertanyakan mengapa ruang audiensi dan komunikasi saja seolah ikut bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Jujur kami kaget ketika Pak Kabid Kebudayaan Provinsi bilang so tarada anggaran. Sementara dinas kabupaten mereka bisa usahakan dengan topangan Rp9 juta,” kata Gracia.
Gracia menilai semestinya anak muda yang berupaya membawa nama daerah ke tingkat nasional mendapat dukungan moral dan kelembagaan. Setidaknya, kata dia, pemerintah dapat membuka ruang komunikasi tanpa harus membuat mereka berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lainnya.
Tim Gracia berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme dukungan bagi putra-putri daerah yang membawa nama Maluku Utara dalam ajang nasional, termasuk alasan audiensi belum dapat dilakukan.(val)
