BPBD Catat Karhutla Halut Sentuh 508,6 Hektare di 16 Kecamatan
RadarTimur.id, Tobelo — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut), mencatat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah berdampak pada sekitar 508,6 hektare lahan di 16 dari 17 kecamatan.
Data sementara Satgas Gabungan tersebut mencakup 69 desa dengan 120 titik api.
Data itu disampaikan Kepala BPBD Pemkab Halut Hentje Hetharia dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua di Ruang Meeting Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Senin (21/9/2026).
Hentje menjelaskan, angka tersebut merupakan hasil pendataan minimal tim Satgas Gabungan di lapangan. Sementara pemantauan berbasis satelit menunjukkan jumlah titik panas yang lebih besar dengan estimasi luasan dampak yang masih membutuhkan verifikasi melalui pengecekan lapangan.
Peningkatan titik api dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Tobelo Timur, Tobelo Selatan, Kao Utara, Kao, Malifut serta titik baru di Kao Barat, khususnya Desa Momoda dan Desa Ngwali. Berdasarkan evaluasi lapangan, sebagian kejadian berkaitan dengan aktivitas pembukaan dan pembersihan lahan perkebunan masyarakat, termasuk pembakaran daun kelapa kering yang tidak terkendali. Sebagian lainnya diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang di sekitar badan jalan.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Halmahera Utara memperkuat penanganan lintas sektor. Bupati Halut Piet Hein Babua mengatakan keterbatasan peralatan pemadam yang dimiliki pemerintah daerah membutuhkan dukungan dunia usaha dan masyarakat.
Oleh karena itu, PT Niko diminta membantu menyediakan tiga unit kendaraan penampung air. Sementara PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) diminta mendukung penyediaan tempat penampungan air atau meko, terutama untuk wilayah Kecamatan Kao Teluk yang mengalami keterbatasan pasokan air.
Dari sisi penanganan, BPBD saat ini mengandalkan lima unit mesin alkon besar, satu unit alkon kecil, dua unit jet pump dan 10 unit sprayer. Pembangunan tempat penampungan air darurat di desa-desa dinilai penting untuk mempercepat pasokan air, khususnya di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
“Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan BNPB untuk mengusulkan langkah lanjutan, termasuk pelaksanaan kembali Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) maupun operasi water bombing pada titik api yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat,” ujar Bupati Piet.
Sementara Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar menyebut keterbatasan peralatan dan medan menjadi kendala penanganan di sejumlah wilayah, termasuk Tobelo Barat dan Kao Teluk. Sehingga dia, mendorong inovasi melalui Litbang daerah, salah satunya memodifikasi sepeda motor trail yang dilengkapi mesin pompa dan tangki air portabel agar dapat menjangkau lokasi kebakaran yang sulit dilalui kendaraan besar.
“Upaya pencegahan juga diarahkan pada sumber-sumber yang berpotensi memicu kebakaran. Dinas Perhubungan diminta meningkatkan imbauan kepada pengemudi agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Satpol PP diminta memperkuat pengawasan di kawasan publik dan pasar untuk mencegah pembakaran sampah maupun aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran,” pinta dia.
Sedangkan Kajari Halut Rahmat menekankan pentingnya aspek pencegahan dan penegakan hukum. Setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara melanggar hukum dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rahmat juga mendorong pemasangan Maklumat Forkopimda hingga tingkat desa yang memuat imbauan, langkah pencegahan dan konsekuensi hukum, “Penguatan peran camat, kepala desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dinilai penting untuk mencegah pembakaran lahan,” timpal dia.
Ketua PN Tobelo Tri Asnuri Herkutanto menyampaikan bahwa perkara lingkungan hidup, termasuk Karhutla, menjadi bagian dari perhatian sistem peradilan. Pertanggungjawaban hukum dapat melibatkan individu maupun korporasi sesuai peran dan pembuktian dalam perkara.
PN Tobelo, kata dia, memiliki dua hakim bersertifikasi lingkungan hidup yang siap menangani perkara sesuai kewenangan pengadilan.
Dukungan dunia usaha turut mengemuka dalam rapat tersebut. Perwakilan PT Niko, Rita Susetyo, mengatakan tim Damkar dan HSE perusahaan telah terlibat sebagai unsur pendukung penanganan Karhutla di bawah koordinasi instansi berwenang.
PT Niko juga telah memesan kendaraan water tank yang dilengkapi water cannon dan diperkirakan siap digunakan dalam satu hingga dua bulan ke depan. Perusahaan turut mendorong pembangunan penampungan air darurat di titik-titik strategis serta meminta dukungan ambulans dan tenaga medis untuk mengantisipasi kondisi petugas di lapangan.
Perwakilan PT NHM, Chris, menyampaikan komitmen perusahaan menyediakan 42 unit meko atau tandon air. Sebanyak 22 unit diprioritaskan untuk 11 desa di Kecamatan Kao Teluk, masing-masing dua unit per desa, dengan penempatan di kantor desa atau rumah kepala desa agar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan darurat.
“Sebanyak 20 unit lainnya dialokasikan untuk mendukung operasional kendaraan dinas atau armada OPD di luar wilayah Kao Teluk,” kata dia.
Dari jajaran kepolisian, Kabag Ops Polres Halmahera Utara AKP Anwar mengatakan Kapolres telah memerintahkan seluruh Kapolsek meningkatkan sosialisasi, patroli dan pemantauan di wilayah rawan Karhutla. Masyarakat juga diminta segera melaporkan aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
Selain penguatan sarana pemadam dan ketersediaan air, keselamatan petugas menjadi perhatian dalam penanganan Karhutla. Personel BPBD dan pemadam kebakaran yang terpapar asap diminta menjalani pemeriksaan kesehatan setelah bertugas, termasuk pemenuhan kebutuhan vitamin dan terapi oksigen bagi petugas yang mengalami dampak paparan asap.
Rapat koordinasi yang dihadiri Ketua DPRD Halmahera Utara Christina Lesnussa, unsur Forkopimda, jajaran OPD, perwakilan dunia usaha serta koordinator Karhutla di enam zona itu berlangsung sekitar dua jam. Pertemuan berakhir sekitar pukul 11.25 WIT dalam keadaan aman dan lancar, dengan penanganan Karhutla diarahkan pada penguatan sarana, penyediaan air, pemantauan titik api, pencegahan di tingkat desa, dukungan dunia usaha, kesiapsiagaan petugas serta penegakan hukum secara terpadu.(val)
