MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Halut Resmi Dibuka, 45 Siswa SD Jadi Angkatan Perintis

RadarTimut.id, Tobelo — Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 resmi dibuka di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Terintegrasi, Desa Kukumutuk, Kecamatan Kao, pada Selasa (22/9/2026).

MPLS perdana tersebut menjadi bagian awal pelaksanaan pendidikan Sekolah Rakyat di Halmahera Utara yang pada tahap pertama diikuti 45 siswa tingkat SD. Sekolah ini selanjutnya ditargetkan berkembang hingga menampung 270 siswa dengan dukungan sekitar 75 tenaga pendidik.

Kegiatan dimulai sekitar pukul 10.00 WIT dan dihadiri sekitar 500 peserta serta tamu undangan. Mereka terdiri dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemkab Halmahera Utara, Forkopimda, tenaga pendidik, kepala sekolah, kepala desa, serta perwakilan siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.

Hadir mewakili Gubernur Maluku Utara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryati Hatari, Turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian, Fuji Abdul Rohman, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Passaribu, Ketua DPRD Halmahera Utara Christina Lesnussa, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Rangkaian pembukaan diawali dengan persembahan tarian adat Tide-Tide dan Cakalele, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan penyelenggara, penampilan ekstrakurikuler, hingga penyematan tanda peserta didik kepada perwakilan siswa SD, SMP, dan SMA.

Dalam laporan penyelenggara, Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan bahwa proses validasi peserta didik telah melalui pleno penetapan dan selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara. Pemerintah juga terus memastikan kesiapan infrastruktur, mulai dari asrama, ruang belajar hingga fasilitas pendukung lainnya.

Staf Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian, Fuji Abdul Rohman, mengatakan MPLS di Sekolah Rakyat memiliki karakteristik berbeda dengan sekolah formal pada umumnya.

Menurut Fuji, seluruh unsur dalam lingkungan Sekolah Rakyat memulai proses dari titik yang sama, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan maupun peserta didik.

“MPLS tidak hanya menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi fondasi pembentukan karakter, keterampilan hidup dan penguatan akademik sebelum peserta didik memasuki kurikulum inti,” ujar dia.

Kepala Sentra Wasana Bahagia Ternate, Osep Mulyani, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang dibiayai negara. Kebutuhan peserta didik, mulai dari seragam, makanan, tempat tinggal hingga transportasi, diberikan secara gratis bagi peserta didik sesuai ketentuan program.

Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menyebut kehadiran Sekolah Rakyat sebagai bagian penting dalam perkembangan pendidikan di Halmahera Utara. Program tersebut ditujukan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu di 17 kecamatan.

Menurutnya, kapasitas Sekolah Rakyat di Halmahera Utara nantinya dapat mencapai 1.080 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut karena pembiayaan pendidikan peserta didik ditanggung negara sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, mewakili Gubernur Maluku Utara, Sri Haryati Hatari menyebut peserta MPLS tahun ini sebagai angkatan perintis Sekolah Rakyat di Maluku Utara.

Sri menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Rioribati, Kabupaten Halmahera Barat, dan Desa Kukumutuk, Kabupaten Halmahera Utara. Nilai pembangunan masing-masing lokasi diperkirakan mencapai Rp200 miliar hingga Rp250 miliar.

“Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada penyediaan pendidikan gratis, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan melalui konsep sekolah berasrama. Sistem tersebut didukung wali asuh yang berperan sebagai orang tua pengganti bagi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah,” kata dia.

Setelah seremoni pembukaan, rombongan pejabat melakukan peninjauan langsung terhadap gedung dan fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi sekitar pukul 13.00 WIT. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung proses belajar mengajar.(val)

RadarTimur.id, Tobelo — Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 resmi dibuka di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Terintegrasi, Desa Kukumutuk, Kecamatan Kao, pada Selasa (22/9/2026).

MPLS perdana tersebut menjadi bagian awal pelaksanaan pendidikan Sekolah Rakyat di Halmahera Utara yang pada tahap pertama diikuti 45 siswa tingkat SD. Sekolah ini selanjutnya ditargetkan berkembang hingga menampung 270 siswa dengan dukungan sekitar 75 tenaga pendidik.

Kegiatan dimulai sekitar pukul 10.00 WIT dan dihadiri sekitar 500 peserta serta tamu undangan. Mereka terdiri dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemkab Halmahera Utara, Forkopimda, tenaga pendidik, kepala sekolah, kepala desa, serta perwakilan siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.

Hadir mewakili Gubernur Maluku Utara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryati Hatari, Turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian, Fuji Abdul Rohman, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Passaribu, Ketua DPRD Halmahera Utara Christina Lesnussa, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Rangkaian pembukaan diawali dengan persembahan tarian adat Tide-Tide dan Cakalele, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan penyelenggara, penampilan ekstrakurikuler, hingga penyematan tanda peserta didik kepada perwakilan siswa SD, SMP, dan SMA.

Dalam laporan penyelenggara, Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan bahwa proses validasi peserta didik telah melalui pleno penetapan dan selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara. Pemerintah juga terus memastikan kesiapan infrastruktur, mulai dari asrama, ruang belajar hingga fasilitas pendukung lainnya.

Staf Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian, Fuji Abdul Rohman, mengatakan MPLS di Sekolah Rakyat memiliki karakteristik berbeda dengan sekolah formal pada umumnya.

Menurut Fuji, seluruh unsur dalam lingkungan Sekolah Rakyat memulai proses dari titik yang sama, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan maupun peserta didik.

“MPLS tidak hanya menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi fondasi pembentukan karakter, keterampilan hidup dan penguatan akademik sebelum peserta didik memasuki kurikulum inti,” ujar dia.

Kepala Sentra Wasana Bahagia Ternate, Osep Mulyani, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang dibiayai negara. Kebutuhan peserta didik, mulai dari seragam, makanan, tempat tinggal hingga transportasi, diberikan secara gratis bagi peserta didik sesuai ketentuan program.

Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menyebut kehadiran Sekolah Rakyat sebagai bagian penting dalam perkembangan pendidikan di Halmahera Utara. Program tersebut ditujukan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu di 17 kecamatan.

Menurutnya, kapasitas Sekolah Rakyat di Halmahera Utara nantinya dapat mencapai 1.080 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut karena pembiayaan pendidikan peserta didik ditanggung negara sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, mewakili Gubernur Maluku Utara, Sri Haryati Hatari menyebut peserta MPLS tahun ini sebagai angkatan perintis Sekolah Rakyat di Maluku Utara.

Sri menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Rioribati, Kabupaten Halmahera Barat, dan Desa Kukumutuk, Kabupaten Halmahera Utara. Nilai pembangunan masing-masing lokasi diperkirakan mencapai Rp200 miliar hingga Rp250 miliar.

“Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada penyediaan pendidikan gratis, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan melalui konsep sekolah berasrama. Sistem tersebut didukung wali asuh yang berperan sebagai orang tua pengganti bagi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah,” kata dia.

Setelah seremoni pembukaan, rombongan pejabat melakukan peninjauan langsung terhadap gedung dan fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi sekitar pukul 13.00 WIT. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung proses belajar mengajar.(val)