Dies Natalis ke-11, Unhena Dorong Hilirisasi Kelapa dan Pala di Halut

RadarTimur.id, Tobelo — Universitas Hein Namotemo (Unhena) mendorong percepatan hilirisasi kelapa dan pala sebagai strategi meningkatkan nilai tambah komoditas lokal serta memperkuat ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Utara (Halut).

Komitmen tersebut mengemuka dalam Diskusi Panel Akademik bertema “Potensi Lokal Menuju Ekonomi Berkelanjutan, Mempercepat Hilirisasi Kelapa dan Pala di Halut” yang digelar di Kampus Unhena, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Jumat (9/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Dies Natalis ke-11 Unhena yang diperingati pada 24 November 2026.

Diskusi tersebut dihadiri Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Rektor Unhena Dr. Hendriyane Namotemo, M.M., jajaran dosen, mahasiswa, panelis, dan tamu undangan.

Rektor Unhena, Hendriyane Namotemo, mengatakan peringatan Dies Natalis tahun ini memiliki makna tersendiri karena menjadi tahun pertama kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran pembina universitas, almarhum Hein Namotemo.

Meski demikian, Unhena berkomitmen melanjutkan pengabdian di bidang pendidikan dan kontribusinya bagi masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan.

Hendriyane menegaskan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab mendukung pembangunan daerah melalui kajian akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

“Kami berharap forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk menghasilkan gagasan yang bermanfaat mengoptimalkan kekayaan lokal demi kesejahteraan warga,” ujar Hendriyane.

Sebagai pembicara utama, Bupati Piet Hein Babua memaparkan potensi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, hingga pertambangan yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Halut.

Menurut dia, pengelolaan sumber daya lokal secara bertanggung jawab harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan pembangunan Halut perlu diselaraskan dengan agenda hilirisasi dan industrialisasi dalam Asta Cita pemerintah pusat.

Untuk sektor perkebunan, pemerintah daerah memprioritaskan kelapa dan pala sebagai komoditas yang perlu dikembangkan melalui pengolahan lebih lanjut agar memberikan nilai tambah di daerah.

Bupati Piet menjelaskan, lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Buah Kelapa dilatarbelakangi pengalaman panjang petani menghadapi fluktuasi harga kopra. Ketika kelapa hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, posisi petani dinilai rentan terhadap perubahan harga pasar.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya mendorong pengolahan kelapa di dalam wilayah Halut, memperkuat industri lokal, meningkatkan penyerapan bahan baku, serta menciptakan stabilitas harga yang lebih baik bagi petani.

“Kita tidak boleh hanya melihat fluktuasi harga jangka pendek, melainkan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan berjalan,” kata dia.

Dia menyebutkan, harga kopra sebelum kebijakan tersebut diterapkan pernah berada pada kisaran Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Namun, harga kelapa dan kopra tetap dipengaruhi mekanisme pasar sehingga pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang menjaga iklim usaha sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Bupati Piet juga mengungkapkan, sekitar 80 persen pendapatan buruh pelabuhan di Halut bergantung pada rantai perdagangan kopra. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan sektor kelapa tidak hanya berkaitan dengan pendapatan petani, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja di sektor lainnya.

Dalam pemaparannya, Bupati Piet menyebut pertumbuhan ekonomi Halut telah mencapai 11,05 persen dan menempatkan daerah tersebut dalam kelompok sepuluh daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan survei Bank Indonesia, pola pertumbuhan tersebut dinilai relatif berimbang karena manfaat pengelolaan sumber daya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Meski demikian, pemerintah daerah sebelumnya menghadapi persoalan pencatatan asal barang ekspor. Produk olahan kelapa dari Halut masih tercatat berasal dari Surabaya sehingga kontribusi ekspor komoditas tersebut belum sepenuhnya teridentifikasi dalam aktivitas ekonomi daerah.

Untuk mengatasi persoalan itu, Halut memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) pada Mei 2026. Dokumen tersebut diharapkan memperjelas pencatatan asal barang ekspor sehingga kontribusi komoditas daerah terhadap aktivitas ekonomi dan devisa dapat tercatat lebih optimal.

Selain kelapa, pengembangan pala juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemkab Halut menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), mencakup pemilihan bibit unggul, teknik budidaya, hingga pengolahan pascapanen.

Sampel buah pala asal Halut juga telah dikirim ke UGM untuk diuji sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu dan daya saing komoditas tersebut.

Di sisi lain, dampak fenomena El Niño dan kekeringan terhadap sektor pertanian turut menjadi perhatian. Sejumlah tanaman milik petani dilaporkan mengalami kerusakan akibat kondisi cuaca. Pemerintah daerah merencanakan bantuan bibit dan program pemulihan sektor pertanian pada tahun berikutnya.

Bupati Piet menyebut Halut memiliki sekitar enam juta pohon kelapa yang menjadi aset strategis untuk mendukung pengembangan industri berbasis komoditas lokal. Potensi tersebut, menurutnya, perlu dikelola melalui kebijakan yang terintegrasi agar manfaat ekonominya tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.

Dalam jangka panjang, pembangunan Halut juga diarahkan pada pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau. Ekonomi biru menitikberatkan pengelolaan perikanan dan kelautan secara berkelanjutan, sedangkan ekonomi hijau mendorong pengelolaan perkebunan dan hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Diskusi panel ini menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mempercepat hilirisasi kelapa dan pala. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas, membuka lapangan kerja, memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Halmahera Utara.

Melalui forum akademik tersebut, Unhena menempatkan diri sebagai mitra pemerintah daerah dalam menghadirkan kajian dan gagasan berbasis ilmu pengetahuan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada potensi lokal.(val)