Polda Malut Dukung Musrenbang RPJMD 2025–2029

RadarTimur.id, Ternate — Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan daerah dengan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Maluku Utara dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang digelar di Ballroom Bella Hotel Ternate, Jumat (25/7).

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIT ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kota Ternate, Ketua DPRD Provinsi, para bupati/wali kota se-Maluku Utara, serta perwakilan kementerian dan lembaga pusat, baik secara langsung maupun daring.

Polda Maluku Utara, sebagai bagian dari Forkopimda, hadir memberikan dukungan terhadap penguatan sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendampingi arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Kehadiran institusi kepolisian ini menjadi simbol nyata keterlibatan Polri dalam menciptakan lingkungan pembangunan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Sherly menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menyukseskan lima agenda besar RPJMD 2025–2029.

Agenda tersebut meliputi transformasi digital, pemerataan pendidikan, manajemen talenta ASN, penguatan infrastruktur dasar, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Gubernur Sherly juga menyoroti pentingnya stabilitas keamanan sebagai pondasi utama pembangunan, terutama dalam konteks wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

“Untuk itu, peran aktif Polda Maluku Utara dalam menjaga kondusivitas wilayah dinilai sangat strategis dan perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.

Polda Maluku Utara melalui rilisnya menegaskan bahwa kehadiran mereka dalam forum Musrenbang ini tidak sekadar sebagai representasi kelembagaan, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Tugas Polri dalam mendukung jalannya program pembangunan tidak hanya melalui pengamanan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dijalankan sesuai dengan koridor hukum dan prinsip tata kelola yang baik.(ard)