IMM Sula Sebut DPRD Hanya Boneka BKSDM dalam Polemik PPPK

RadarTimur.id, Sanana – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Cabang Kabupaten Kepulauan Sula, Rabu (3/9/2025), menggelar aksi demonstrasi menuntut penyelesaian polemik pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II tahun 2024 yang hingga kini belum juga dituntaskan.

Aksi dimulai sejak pukul 09.00 WIT dari seputaran Kota Sanana dan berakhir di depan Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Massa kemudian menggelar hearing bersama anggota DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Sula, Ahkam Gazali.

Dalam forum tersebut, Ketua IMM Sula, Prabowo Sibela, menuding DPRD tidak serius menyelesaikan persoalan PPPK. DPRD juga disebut tidak memiliki keberanian, lantaran surat undangan hearing kepada Kepala BKSDM Sula, Fadila Waridin, tidak diindahkan.

“Saya menilai DPRD ini hanya menjadi boneka dari Fadila Waridin selaku Kepala BKSDM,” ucap Prabowo.

Dia juga menyampaikan bahwa hasil seleksi PPPK, mencederai prinsip keadilan dan hukum. Pasalnya terdapat indikasi adanya anggota partai politik yang diloloskan dalam seleksi, serta pembatalan sepihak terhadap sejumlah peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus.

“Ada anggota partai politik yang diloloskan, belum lagi peserta yang sudah dinyatakan lulus justru dibatalkan oleh pemerintah daerah,” tambahnya.

Menanggapi kritik itu, Anggota Komisi I DPRD Sula, Masmina Ali, menjelaskan bahwa pihaknya telah tiga kali melayangkan surat undangan kepada BKSDM, namun tak pernah mendapat tanggapan.

“Kami sudah mengirim surat sebanyak tiga kali, tetapi Ibu Fadila selaku Kepala BKSDM tidak pernah hadir,” ungkap Masmina.

Masmina juga mengakui adanya kejanggalan dalam rekomendasi honor bagi peserta PPPK di sejumlah instansi, “Ada peserta yang mendapat rekomendasi bekerja di instansi tertentu, padahal kenyataannya mereka tidak pernah bekerja di instansi tersebut,” katanya.

Pantauan media ini, hingga berita ini diturunkan massa aksi bersama DPRD bergerak menuju Kantor BKSDM untuk mempertanyakan langsung polemik PPPK tersebut.(ard)