Polda Malut Tanggapi Desakan Pencopotan Kapolres Halsel

RadarTimur.id, Ternate – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara akhirnya menanggapi desakan sejumlah mahasiswa yang menuntut pencopotan Kapolres Halmahera Selatan atas dugaan kekerasan terhadap salah satu demonstran.

Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono, menegaskan bahwa pencopotan seorang kapolres tidak bisa dilakukan tanpa dasar yang kuat.

Apalagi dia menyebut, pada saat insiden tersebut terjadi, Kapolres Halmahera Selatan tengah menjalankan ibadah umrah sehingga tidak terlibat langsung.

“Dengan dasar apa kita melakukan pencopotan terhadap Kapolres Halmahera Selatan? Beliau saat itu sedang umrah. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi saja,” tegas Bambang, saat dikonfirmasi via telepon seluler, Kamis (4/9/2025).

Bambang menambahkan, dalam insiden aksi demonstrasi tersebut, tidak hanya mahasiswa yang mengalami luka, tetapi juga anggota kepolisian.

Menurutnya, sejumlah video yang beredar memperlihatkan adanya pemukulan terhadap aparat menggunakan kayu.

Bahkan banyak anggota kepolisian di lapangan menunjukkan sikap humanis dengan membantu perawatan mahasiswa yang terluka.

“Banyak polisi yang punya rasa kemanusiaan. Saat mahasiswa terluka, mereka ikut membantu memberikan perawatan,” katanya.

Meski begitu, Bambang memastikan Polda Malut tetap akan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut.

Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Waris Agono sehari sebelumnya, Rabu (3/9/2025), menerima silaturahmi Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malut di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan itu, Kapolda meminta agar aksi unjuk rasa ke depan dilakukan secara damai, tertib, dan tetap menghormati hak orang lain. Terkait insiden di Halmahera Selatan, ia menyampaikan permintaan maaf sekaligus memastikan akan menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan mendalam.

Kapolda juga menegaskan akan bertanggung jawab penuh atas pengobatan korban yang terdampak insiden, serta memerintahkan jajaran untuk memberi perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan dalam aksi unjuk rasa.

“Tentunya kita akan terus evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengamanan dalam penanganan aksi demonstrasi,” pungkasnya.(ard)