DPRD Morotai Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati 2025, Soroti PAD hingga Kinerja OPD
RadarTimur.id, Morotai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhamad Rizki. Hadir dalam forum tersebut Bupati Pulau Morotai, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Paripurna dinyatakan sah setelah memenuhi kuorum kehadiran anggota dewan sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku.
Dalam pidatonya, Muhamad Rizki menegaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
“Rekomendasi ini bukan untuk mencari kekurangan semata, melainkan sebagai bahan evaluasi agar setiap kebijakan dan program benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rizki menjelaskan, rekomendasi tersebut disusun berdasarkan catatan kritis dari seluruh fraksi di DPRD, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PSI, Fraksi Merah Putih, Fraksi Karya Demokrasi, dan Fraksi KNN.
Sejumlah poin krusial menjadi sorotan DPRD, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Dirinya menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaian programnya masih rendah.
Selain itu, Rizki juga mendorong transformasi ekonomi kreatif serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
Usai pembacaan rekomendasi dan pengambilan keputusan, Ketua DPRD menyerahkan dokumen rekomendasi secara simbolis kepada Bupati Pulau Morotai. Penyerahan tersebut menandai berakhirnya rangkaian evaluasi legislatif terhadap pelaksanaan pembangunan tahun 2025.
Menutup rapat, Muhamad Rizki mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah.
“Mari kita jadikan instrumen evaluasi ini sebagai cermin untuk melihat kembali apa yang telah dicapai dan menatap ke depan dengan visi yang lebih tajam menuju Morotai yang unggul, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.(ksm)
