Halut Raih Opini WTP ke-10 Berturut-turut, Bupati: Rekomendasi BPK Jadi Bahan Evaluasi
RadarTimur.id, Tobelo — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini menjadi opini WTP ke-10 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemkab Halut.
Hal tersebut disampaikan Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, saat menyampaikan pidato pada rapat paripurna pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Halmahera Utara, Senin (20/7/2026).
Bupati Piet mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK masih memuat sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
“Rekomendasi tersebut akan kami tindak lanjuti guna memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung pelaksanaan pembangunan, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” katanya.
Bupati juga meminta dukungan DPRD Halmahera Utara agar seluruh rekomendasi dan masukan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami memohon kerja sama dan dukungan dari segenap jajaran DPRD Kabupaten Halmahera Utara untuk segala saran dan masukan yang akan kami tindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan perbaikan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Opini WTP merupakan pendapat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dinilai telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Raihan WTP ke-10 secara beruntun tersebut menjadi indikator konsistensi Pemkab Halut dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi dorongan untuk terus menindaklanjuti rekomendasi BPK demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.(val)
