Pemkab Halut Terima Audiensi Front Petani Kelapa, Bupati Janji Buka Pasar Baru dan Benahi Tata Niaga
RadarTimur.id, Tobelo – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menerima audiensi Front Petani Kelapa Halmahera Utara di Ruang FTJ Kantor Bupati, Senin (3/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, petani, dan perusahaan untuk mencari solusi atas anjloknya harga kelapa yang dikeluhkan para petani.
Audiensi dipimpin langsung Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, didampingi Kepala Dinas Perindag Nyoter Koenoe. Hadir pula Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu, Manajer HRD PT NICO Rita Susetio, jajaran organisasi perangkat daerah, pihak perusahaan, serta perwakilan petani.
Dalam dialog tersebut, petani menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi. Selain harga kelapa yang terus merosot hingga kini hanya berkisar Rp1.700 per butir, mereka juga mengeluhkan rusaknya jalan produksi serta tata niaga komoditas yang dinilai belum berpihak kepada petani.
Menurut perwakilan petani, harga kelapa sebelumnya masih berada di kisaran Rp2.500 hingga Rp2.800 per butir. Namun sejak 2025, harga terus mengalami penurunan hingga lima kali, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan kelapa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Piet Hein Babua menegaskan pemerintah daerah tidak ingin persoalan itu berlarut-larut. Pemkab, kata dia, akan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pemasaran dan membuka peluang masuknya pembeli baru ke Halmahera Utara.
“Semua investor atau pembeli kelapa yang ingin masuk akan kami layani, sepanjang terdaftar secara resmi. Tujuannya menciptakan persaingan yang sehat sehingga petani memiliki lebih banyak pilihan untuk menjual hasil panennya,” tegas Bupati.
Dia juga memastikan pemerintah akan mengevaluasi rantai distribusi dan mekanisme pembentukan harga kelapa yang selama ini berlaku. Dalam waktu dekat, seluruh pelaku rantai pasok akan dipanggil untuk duduk bersama mencari solusi yang adil.
“Kita akan panggil para pengumpul untuk duduk bersama. Kita lihat di mana letak selisihnya agar solusi yang diambil benar-benar adil bagi semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Manajer HRD PT NICO, Rita Susetio, menjelaskan harga pembelian kelapa yang diterapkan perusahaan mengikuti perkembangan pasar nasional maupun internasional sehingga tidak dapat ditentukan secara sepihak.
“Kami tentu berharap petani mendapatkan keuntungan yang baik, tetapi perusahaan juga harus menjaga keberlanjutan usaha. Selama ini kami juga telah membantu pengangkutan hasil panen di beberapa wilayah,” katanya.
Sebagai tindak lanjut hasil audiensi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan mendata calon pembeli baru, memfasilitasi pertemuan seluruh pelaku rantai pasok, serta memperhatikan perbaikan jalan produksi di sentra-sentra perkebunan kelapa.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kembali harga kelapa, memperkuat posisi tawar petani, sekaligus menjaga komoditas kelapa sebagai salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Halmahera Utara.(val)
