Pinjaman Rp1 Triliun untuk Infrastruktur Maluku Utara Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan dan Sosiologi Pembangunan

Oleh: Yosafat Kotalaha (Sekretaris GAMKI Halmahera Utara)

Mencermati pemberitaan di media sosial akhir-akhir ini, ramai didiskusikan Rencana Pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku Utara dibawah kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe. Dari amatan ini terlihat Pro dan Kontra, kemudian saya memberi catatan-catatan diantaranya: 1) Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan pinjaman daerah sebesar Rp 1 Triliun untuk mempercepat pembangunan Infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, dengan alasan keterbataan APBD tidak cukup untuk mengejar kebutuhan pembangunan. Pemeritah menyatakan pinjaman tersebut dirancang agar dapat dilunasi dalam beberapa tahun sesuai kemampuan fiskal daerah dan dikleim tidak membebani pemerintahan berikutnya. 2) Disisi lain, DPRD Maluku Utara melakukan pembahasan dan pendalaman karena muncul kekhawatiran bahwa daerah masih memeliki beban utang sebelumnya. Sejumlah Anggota DPRD meminta kajian lebih rinci mengenai urgensi, mekanisme pencairan, serta kemampuan pembayaran kembali sebelum memberikan persetujuan. 3) Perdebatan publik juga muncul karena ada pihak yang menilai pinjaman akan mempercepat pembangunan, sementara pihak lain khawatir menambah beban fiskal dan mengganggu kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban belanja daerah.

Untuk menjawab catatan-catatan diatas, saya memberanikan diri memberikan argumentasi objektif, kiranya dapat menjawab kegalauan dan kekhawatiran-kekhawatiran nurani. Tulisan ini lebih melihat dari perspektif Ekonomi Pembangunan dan Sosiologi Pembangunan.

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam konteks tersebut, rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memperoleh pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun guna membiayai pembangunan infrastruktur perlu dipandang secara objektif sebagai instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, bukan semata-mata sebagai penambahan utang pemerintah daerah. Perdebatan mengenai pinjaman daerah merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, penilaian terhadap kebijakan tersebut hendaknya didasarkan pada kajian hukum, ekonomi pembangunan, dan sosiologi pembangunan sehingga argumentasi yang dibangun bersifat ilmiah, rasional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Secara konstitusional, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara, termasuk pemerintah daerah, berkewajiban menghadirkan pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah bukan hanya pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga pemberian ruang bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan pembiayaan pembangunan secara bertanggung jawab.

Prinsip tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.

Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan, termasuk pinjaman daerah, sepanjang dilakukan secara transparan, akuntabel, hati-hati, dan menjaga keberlanjutan fiskal daerah dan kesinambungan APBD dimana semangat utama UU HKPD adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah agar mampu mempercepat pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, hukum positif Indonesia tidak memandang pinjaman daerah sebagai kebijakan yang harus dihindari, melainkan sebagai instrumen pembiayaan yang sah untuk mempercepat pembangunan apabila memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, dukungan terhadap pinjaman Rp1 triliun memiliki legitimasi hukum yang kuat selama memenuhi asas legalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan fiskal.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, investasi pemerintah pada infrastruktur merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. W.W. Rostow melalui teorinya The Stages of Economic Growth menjelaskan bahwa suatu wilayah hanya dapat memasuki tahap take-off apabila memiliki investasi yang memadai pada sektor-sektor strategis, terutama infrastruktur. Infrastruktur bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi fondasi bagi transformasi ekonomi menuju masyarakat yang lebih produktif dan modern. Bagi Maluku Utara, yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan biaya logistik tinggi, keterbatasan konektivitas, dan sebaran penduduk yang tidak merata, pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jalan, pelabuhan, jaringan transportasi laut, irigasi, serta infrastruktur pelayanan dasar akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, memperluas akses pasar, serta mendorong investasi swasta.

Selain itu, teori cumulative causation dari Gunnar Myrdal menjelaskan bahwa daerah yang mengalami keterbatasan infrastruktur cenderung terjebak dalam lingkaran ketertinggalan. Rendahnya investasi menyebabkan produktivitas rendah, yang pada akhirnya memperlemah pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, investasi publik yang tepat sasaran dapat memutus siklus tersebut melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan peluang baru bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pinjaman daerah dapat dipahami sebagai instrumen investasi publik (public investment), bukan sekadar kewajiban fiskal. Selama dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, maka nilai sosial dan ekonomi yang dihasilkan akan melampaui biaya pembiayaannya.

Dari perspektif sosiologi pembangunan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui perubahan struktur sosial, peningkatan kualitas hidup, dan pemerataan kesempatan. Amartya Sen, melalui pendekatan Capability Approach, menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses memperluas kebebasan substantif (substantive freedoms) yang dimiliki masyarakat. Infrastruktur merupakan salah satu sarana utama untuk memperluas kemampuan masyarakat mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan kerja, informasi, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan jalan, pelabuhan, air bersih, maupun fasilitas publik bukan hanya menghasilkan aset fisik, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berkembang.

Dalam konteks Maluku Utara, pembangunan infrastruktur memiliki makna sosial yang sangat penting. Konektivitas antarpulau akan mengurangi keterisolasian wilayah, memperluas mobilitas sosial, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur menjadi instrumen pengurangan ketimpangan wilayah sekaligus penguatan integrasi sosial.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Douglass North, yang menekankan pentingnya institusi dalam proses pembangunan. Menurut North, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya memerlukan investasi fisik, tetapi juga institusi yang mampu menjamin kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, keberhasilan pinjaman daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diperoleh, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi proyek pembangunan.

Dalam perspektif keuangan publik modern, pembiayaan melalui pinjaman untuk pembangunan infrastruktur dapat dipandang sebagai investasi antargenerasi (intergenerational investment). Generasi saat ini menanggung biaya pembangunan melalui mekanisme pembiayaan jangka panjang, sementara manfaat berupa jalan, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, dan jaringan transportasi akan dinikmati oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Pendekatan tersebut lebih adil dibandingkan membebankan seluruh biaya pembangunan kepada APBD dalam satu periode anggaran, yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan lainnya. Dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, pinjaman justru menciptakan ruang percepatan pembangunan tanpa mengorbankan kesinambungan pelayanan publik.

Karena itu, Rencana pinjaman daerah Rp1 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Maluku Utara memiliki dasar yang kuat secara konstitusional, yuridis, dan akademik. Dari perspektif hukum, kebijakan tersebut merupakan instrumen pembiayaan yang sah dalam sistem desentralisasi fiskal Indonesia. Dari perspektif ekonomi pembangunan, pinjaman merupakan investasi publik yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah. Sementara itu, dari perspektif sosiologi pembangunan, pembangunan infrastruktur merupakan sarana memperluas kesempatan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika pertanyaannya apa urgensi pinjaman Rp 1 Triliun? Pinjaman daerah sebesar Rp 1 Triliun perlu dilihat sebagai instrument percepatan pembangunan, bukan sekadar penambahan utang. Dalam ilmu ekonomi publik, pinjaman menjadi pilihan rasional ketika kebutuhan pembangunan jauh lebih besar dibandingkan kemampuan APBD untuk membiayainya secara bertahap. Bagi Maluku Utara sebagai Provinsi kepulauan yang sedang tumbuh, terdapat beberapa urgensi utama:

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Strategis; Keterbatasan APBD menyebabkan pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar sering dilakukan secara bertahap sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dengan pinjaman, proyek-proyek strategis dapat dikerjakan secara bersamaan sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,

Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah; Maluku Utara terdiri atas banyak pulau yang memiliki tingkat aksesbilitas berbeda. Infrstruktur yang baik akan memperkuat konektivitas antarwilayah sehingga masyarakat di daerah terpencil memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan dan pelayanan pemerintah,

Menurunkan Biaya Logistik; salah satu tantangan terbesar Maluku Utara adalah tingginya biaya distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai akan memperlancar arus logistik, menekan biaya transportasi, serta meningkatkan daya saing produk lokal seperti hasil perikanan, petanian, dan perkebunan,

Mendorong Investasi; Investor umumnya mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur sebelum menanamkan modal. Jalan yang baik, akses pelabuhan yang lancar, dan konektivitas wilayah akan meningkatkan kepercayaan investor sehingga membuka peluang investasi baru di sektor industri, pariwisata, dan ekonomi produktif lainnya,

Menciptakan lapangan Kerja; Pembangunan infrastruktur memberikan dampak ekonomi ganda (multiplier effect). Selama masa konstruksi akan tercipta lapangan kerja bagi masyarakat lokal, sementara setelah proyek selesai akan muncul aktivitas ekonomi baru yang menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan,

Mewujudkan Keadilan Pembangunan; Dalam perspektif sosiologi pembangunan, infrastruktur, bukan hanya membangun jalan, tetapi membangun akses dan kesempatan. Ketika masyarakat di pulau-pulau terluar memperoleh akses yang sama terhadap pelayanan publik dan peluang ekonomi, maka pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.

Karena itu, dukungan terhadap pinjaman daerah seyogianya diarahkan pada penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, bukan pada penolakan terhadap instrumen pembiayaannya. Pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah pemerintah boleh berutang, melainkan apakah pinjaman tersebut digunakan untuk menghasilkan manfaat publik yang lebih besar daripada biaya yang ditanggung masyarakat. Selama jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dipenuhi melalui perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang efektif, maka pinjaman daerah Rp1 triliun merupakan kebijakan yang rasional, konstitusional, dan layak didukung sebagai bagian dari strategi mempercepat pembangunan, mempercepat transformasi ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial di Provinsi Maluku Utara.