Gubernur dan Wagub Malut, Diminta Selektif Tentukan Pimpinan SKPD

Yang Diduga Terlibat Penyuapan Gubernur Sebelumnya Disarankan Tidak Dipakai Lagi

RadarTimur.id, Sofifi- Demi kemajuan Provinsi Maluku Utara (Malut) ke arah yang lebih baik, saran dan masukan dari pemerhati sosial dan politik, kepada Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam menentukan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai berdatangan.

Kali ini datang dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Rusdy Yusuf, pada Minggu (23/2/2025).

Rusdy yang juga anak daerah Malut dan berkiprah di DKI Jakarta ini, mengatakan, agar keberlangsungan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang baru dilantik ini, dapat menjalankan roda pemerintahan ke arah lebih baik. Keputusan yang diambil juga harus lebih tegas. Termasuk dalam menentukan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Malut.

Menurut dia, pimpinan SKPD yang nantinya ditunjuk dalam membantu jalannya program selama 5 tahun kedepan harus memiliki kepasitas dan bersih dari dugaan Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN).

Utamanya bagi yang diduga terlibat dalam kasus penyuapan gubernur sebelumnya Abd Gani Kasuba yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar tidak lagi dipakai dalam mengelola pemerintahan.

“Pimpinan SKPD yang nantinya dipakai harus bersih dari KKN. Demi keberlangsungan pemerintahan yang lebih baik, mereka-mereka yang diduga terlibat kasus penyuapan Abd Gani Kasuba, agar tidak dipakai lagi,” ujar, dia.

Ketua Harian DPP KNPI ini juga mengaku, mendukung visi-misi dari Gubernur Sherly dan Wagub Sarbin dalam mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa demi kemajuan Malut ke arah yang lebih baik, “Kami mendukung niat kerja yang cepat bersih dan berwibawa demi kemajuan Maluku Utara,” timpal dia.(zal)