Talud Jebol Ancam Rumah Warga, DPRD Morotai Desak Pemkab Gunakan BTT
RadarTimur.id, Morotai — Kerusakan talud penahan ombak di pesisir Desa Dokumira, Kabupaten Pulau Morotai, semakin mengkhawatirkan.
Struktur talud yang patah dan ambrol akibat tergerus gelombang laut kini membuka ancaman langsung terhadap pemukiman warga.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi infrastruktur sekaligus memastikan langkah penanganan segera dilakukan pemerintah daerah.
Peninjauan dipimpin Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Rizki, didampingi Wakil Ketua I Jainudin Papala serta sejumlah anggota lintas komisi, Rabu (2/9/2026).
Turut hadir Ketua Komisi II Suhari Lohor, Ketua Badan Kehormatan Naswin Rowo, Ketua Fraksi Karya Demokrasi Hi. Zainal Karim, serta anggota Komisi II Sukri Mandea dan Yafet Sidigol.
Di lokasi, rombongan melihat kondisi talud yang mengalami kerusakan parah. Sebagian struktur telah patah dan ambrol setelah terus dihantam gelombang. Kerusakan tersebut membuat kawasan pesisir semakin terbuka terhadap ancaman abrasi dan gelombang tinggi.
Bagi DPRD, kondisi ini tidak bisa hanya dipandang sebagai kerusakan infrastruktur biasa. Sebab, posisi talud yang berada di kawasan pesisir berkaitan langsung dengan perlindungan pemukiman dan keselamatan warga.
Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Rizki, meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera mengambil langkah penanganan.
“Talud sudah patah dan sangat rawan. Kalau dibiarkan, ini bisa berdampak fatal bagi rumah-rumah warga di sekitarnya,” tegas Rizki.
Menurut Rizki, pemerintah daerah perlu melihat kondisi tersebut sebagai persoalan yang membutuhkan respons cepat. Penanganan tidak seharusnya menunggu kerusakan semakin parah hingga gelombang laut masuk ke kawasan pemukiman.
Karena itu, DPRD mendorong Pemkab Morotai mengalokasikan anggaran penanganan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), sepanjang memenuhi ketentuan penggunaan anggaran untuk kondisi darurat.
“Kami mendorong Pemkab melalui Dinas PU agar segera melakukan langkah tanggap darurat. Kalau memang memenuhi ketentuan, anggaran BTT harus segera dipertimbangkan untuk menangani kerusakan ini,” ujarnya.
Dia mengaku, DPRD juga akan melakukan koordinasi dengan instansi teknis untuk memastikan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan di lapangan. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya melakukan perbaikan sementara, tetapi juga menyiapkan konstruksi talud yang lebih mampu menghadapi tekanan gelombang.
Rizki menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Apalagi, cuaca buruk dan gelombang tinggi dapat sewaktu-waktu memperparah kerusakan talud yang saat ini kondisinya sudah kritis.
DPRD berharap pemerintah daerah bergerak sebelum kerusakan berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Bagi warga Dokumira, talud bukan sekadar bangunan penahan ombak, tetapi menjadi benteng terakhir yang melindungi rumah dan lingkungan tempat mereka tinggal dari ancaman laut.(ksm)
