KMND Dorong Kepemimpinan Baru Polri Perkuat Kepercayaan Publik
RadarTimur.id, Jakarta — Kepemimpinan baru di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang profesional, pelayanan publik yang berkualitas, serta institusi yang semakin terbuka terhadap pengawasan.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Umum DPN Komite Masyarakat Nusantara untuk Demokrasi (KMND), Achmad Boim Alhabsyie, menyusul kepercayaan yang diberikan kepada Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Achmad Boim mengatakan, pergantian pimpinan Polri tidak semata-mata menyangkut perubahan jabatan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat pembenahan internal dan meningkatkan kualitas hubungan kepolisian dengan masyarakat.
“Kami mengucapkan selamat kepada Kapolri Suyudi Ario Seto dan Wakapolri Wahyu Hadiningrat atas amanah yang diberikan. Kami berharap kepemimpinan baru ini membawa energi baru bagi penguatan institusi Polri,” ujar pria yang akrab disapa Boim ini, Sabtu (3/10/2026).
Menurut dia, masyarakat membutuhkan kepolisian yang mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, terbuka, dan berkeadilan. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara objektif dan proporsional dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“KMND mendukung penguatan institusi Polri yang profesional, transparan, humanis, dan dekat dengan masyarakat. Kami juga siap ikut mengawal agenda reformasi kepolisian,” katanya.
Boim menilai keterbukaan terhadap kritik dan pengawasan publik perlu menjadi bagian dari penguatan institusi. Pengawasan masyarakat, menurut dia, bukan semata bentuk kritik, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memastikan kewenangan kepolisian dijalankan secara akuntabel.Momen kebersamaan Ketua Umum DPN KMND Achmad Boim Alhabsyie dengan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam sebuah kegiatan di Jakarta.
“Dukungan masyarakat harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik. Polri harus semakin terbuka terhadap masukan dan kritik agar setiap kebijakan maupun tindakan di lapangan benar-benar berpijak pada hukum dan kepentingan masyarakat,” tegas pengurus Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), DKI Jakarta itu.
Selain penegakan hukum, tantangan kepemimpinan baru juga menyangkut bagaimana membangun komunikasi yang lebih kuat dengan masyarakat. Pendekatan humanis dan responsif dinilai penting agar polisi hadir bukan hanya ketika terjadi persoalan hukum, tetapi juga dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sehari-hari.
KMND, lanjut Boim, siap berkontribusi dalam mengawal agenda reformasi kepolisian melalui partisipasi masyarakat dan ruang-ruang demokrasi. Menurutnya, penguatan Polri membutuhkan pembenahan internal sekaligus keterlibatan publik.
“Harapan kami, kepemimpinan baru ini mampu membawa Polri semakin dekat dengan rakyat, semakin profesional dalam menjalankan tugas, dan semakin kuat dalam menjaga supremasi hukum. Kepercayaan publik harus dijawab dengan kinerja dan pelayanan yang nyata,” pungkasnya.(red)
