Bantah Intervensi Konflik GMIH, Pemkab Halut Beri Yustince 1×24 Jam untuk Klarifikasi
RadarTimur.id, Tobelo — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara membantah tudingan intervensi Bupati Piet Hein Babua dalam konflik internal Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH) kelompok Jalan WKO.
Pemkab menegaskan, keterlibatan pemerintah selama ini sebatas memfasilitasi dialog dan mediasi, termasuk dalam persoalan penyerahan kunci kantor sinode.
Bantahan tersebut disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemda Halut, Doraino Hohari, dan anggota Tim Hukum Bupati Halut, Nofebi Eteua, menyusul konferensi pers Ketua Badan Pekerja Harian Sinode (BPHS) GMIH Jalan WKO, Pendeta Yustince Sadaro, yang beredar melalui media sosial Facebook atas nama Veriantho Togolo, Sabtu (10/10/2026).
Doraino menilai sejumlah pernyataan Yustince tidak sesuai dengan fakta menurut versi pemerintah daerah. Penyerahan kunci kantor sinode bukan bentuk intervensi Bupati, melainkan bagian dari upaya menyikapi dualisme kepemimpinan dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan proses penyatuan GMIH.
Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil empat kali pertemuan dengan pihak-pihak terkait, bukan tindakan sepihak, “Penyerahan kunci tersebut dilakukan pada pertemuan keempat. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, sudah dibahas bahwa Pemerintah Daerah akan mengambil sikap tegas terhadap dualisme kepemimpinan di WKO,” papar Doraino.
Selain persoalan kunci, Doraino membantah tudingan bahwa Bupati melabeli kelompok Yustince sebagai kelompok atau aliran sesat. Dia mengaku hadir dalam pertemuan di kantor Bupati dan menyatakan Bupati berulang kali menegaskan tidak pernah menggunakan istilah tersebut untuk menyebut kelompok tertentu.
Senada dengan itu, Nofebi Eteua menegaskan Pemkab Halut tidak berpihak kepada salah satu kelompok dalam konflik internal GMIH. Pemkab Halut bahkan telah memfasilitas pertemuan sebanyak 4 kali untuk mendorong penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan.
Nofebi juga menjelaskan bahwa saat kantor sinode ditutup, kunci berada dalam penguasaan Kapolres Halut sebelum dikembalikan kepada Pendeta Amos Puasa, yang menurutnya sebelumnya menguasai kantor tersebut.
Atas pernyataan yang dipersoalkan, Nofebi mewakili Tim Hukum Bupati memberikan peringatan kepada Yustince agar menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf dalam waktu 1×24 jam.
“Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Tim Hukum menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai arahan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Doraino juga menyebut tim hukum sedang mempersiapkan laporan kepada kepolisian yang direncanakan ditindaklanjuti pada Senin (12/10/2026).(val)


