Bupati Piet Tegas: Hentikan Pembukaan Lahan Baru di KM 19
RadarTimur.id, Tobelo — Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, memperingatkan masyarakat agar menghentikan aktivitas pembukaan maupun perluasan lahan baru di kawasan KM 19, Kecamatan Galela Barat. Pasalnya, wilayah tersebut berdasarkan hasil pengecekan berada dalam kawasan hutan lindung.
Penegasan itu disampaikan Piet saat memimpin rapat koordinasi penyelesaian persoalan lahan KM 19 di Ruang Meeting Fredy Djandua, Kantor Bupati Halut, Kamis (12/11/2026).
“Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung,” tegasnya di hadapan Forkopimda, instansi kehutanan, OPD, camat, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Bupati Piet juga meminta seluruh pihak yang bersengketa menahan diri dan tidak mengambil tindakan sepihak yang berpotensi memperbesar konflik. Masyarakat yang telah memiliki tanaman atau lahan yang terlanjur dikelola masih dapat melakukan perawatan sesuai arahan instansi kehutanan, tetapi tidak diperbolehkan membuka atau memperluas lahan baru.
“Jangan ada tindakan sepihak. Kita selesaikan persoalan ini berdasarkan aturan dan melalui mekanisme yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Bupati Piet mengarahkan OPD terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, bersama instansi kehutanan untuk segera menyiapkan langkah penyelesaian. Aparat penegak hukum, Polisi Kehutanan, serta kepolisian di tingkat kecamatan juga diminta melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah konflik horizontal.
Kepastian status kawasan menjadi salah satu poin penting dalam rapat tersebut. Camat Galela Selatan, Arif Rizaldi, menyampaikan hasil pengecekan menggunakan GPS menunjukkan wilayah KM 19 berada dalam kawasan hutan lindung.
Kepala KPH Wilayah Halut, Fredy Nitalesi, juga menegaskan kawasan tersebut tidak dapat dikelola secara bebas oleh perorangan maupun diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Fredy menjelaskan, Halut telah memiliki 72 izin perhutanan sosial, terdiri dari 71 skema hutan desa dan satu hutan kemasyarakatan. Desa Samuda telah memiliki izin, sedangkan Desa Igobula, Ori, dan Bale belum. Karena itu, pemerintah membuka peluang penyelesaian melalui skema perhutanan sosial, dengan persyaratan pembentukan kelompok, verifikasi lapangan, dan pemenuhan ketentuan kementerian terkait.
Dalam rapat tersebut, Kepala Desa Samuda, Erwin Rasai, mengungkapkan sejumlah wilayah seperti Totalaga, Gorotai, Tounu, Sikawisi, Hum, dan Libabu selama ini diklaim sebagai lahan masyarakat Samuda yang telah dikelola secara turun-temurun dan ditanami tanaman produktif. Ia juga menyampaikan adanya dugaan penebangan tanaman milik warga oleh oknum tidak dikenal.
Rapat menghasilkan sejumlah langkah konkret, yakni penghentian sementara pembukaan dan perluasan lahan baru, sosialisasi pada minggu terakhir November 2026 mengenai aturan aktivitas masyarakat dan mekanisme perhutanan sosial, serta pendampingan oleh OPD bersama instansi kehutanan.(val)
