radartimur.id

Dari Informasi ke Transformasi

Kamis, 19 November 2026

Panitia BPD Morotai Tegaskan Syarat Domisili, Calon Wajib Tinggal di Wilayah Pemilihan

RadarTimur.id, Morotai — Panitia Penjaringan Kabupaten Pulau Morotai menegaskan bahwa domisili faktual menjadi salah satu syarat penting dalam proses pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap bakal calon wajib benar-benar bertempat tinggal di wilayah pemilihan tempat mendaftarkan diri, bukan sekadar tercatat secara administratif sebagai penduduk desa tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pulau Morotai, Muzakir Sibua, mengatakan proses penjaringan bakal calon anggota BPD saat ini masih berlangsung di masing-masing desa. Jadwal pelaksanaan pemilihan pun masih bersifat tentatif dan menyesuaikan perkembangan tahapan di lapangan.

Menurut Muzakir, panitia tingkat desa diberikan ruang untuk memperpanjang masa pendaftaran apabila jumlah bakal calon belum memenuhi kuota minimal yang ditetapkan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengisian keanggotaan BPD tetap terbuka.

“Langkah ini kami ambil agar hak masyarakat untuk berpartisipasi dan mencalonkan diri sebagai representatif di BPD tetap terakomodasi dengan baik, tanpa terbentur oleh kekakuan batas waktu,” ujar Muzakir, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan, mekanisme penjaringan dan pengisian anggota BPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Anggota BPD.

Dalam ketentuan tersebut, domisili menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh setiap bakal calon. Artinya, dokumen kependudukan saja tidak cukup apabila yang bersangkutan dalam kenyataannya tinggal di luar wilayah pemilihan tempat mencalonkan diri.

Sebagai contoh, warga yang secara administratif tercatat sebagai penduduk Desa Gotalamo, tetapi dalam kesehariannya tinggal di Desa Yayasan, harus memenuhi ketentuan domisili faktual sebelum dapat dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan di wilayah pemilihan Desa Gotalamo.

Muzakir menyebutkan, pemilihan anggota BPD diproyeksikan berlangsung pada akhir November hingga awal Desember 2026. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan dan perkembangan penjaringan di masing-masing desa. Sejumlah desa juga masih menghadapi kendala karena belum terpenuhinya jumlah minimal bakal calon.

Karena itu, Dinas PMD meminta panitia tingkat desa aktif berkoordinasi dengan panitia kabupaten apabila menghadapi kendala teknis maupun perbedaan pemahaman terhadap ketentuan pencalonan. Koordinasi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi dan menghindari persoalan di tengah masyarakat.

“Jika panitia di tingkat desa maupun masyarakat masih menemui kendala pemahaman terhadap regulasi ini, silakan berkoordinasi secara terbuka dengan panitia tingkat kabupaten melalui Dinas PMD. Kolaborasi ini penting agar kita dapat meredam potensi kesalahpahaman dan menjaga kondusivitas di tengah masyarakat,” pungkasnya.(ksm)