300 Ribu Jembatan untuk Wilayah 3T: Nazlatan Ukhra Kasuba Harap Galela–Loloda Jadi Perhatian Serius
RadarTimur.id, Sofifi — Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan pembangunan 300.000 jembatan pada tahun 2026 untuk mendukung akses pendidikan anak-anak di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kebijakan ini mendapat respons positif dari Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Fraksi Gerindra, Nazlatan Ukhra Kasuba.
Nazlatan menyebut, program nasional tersebut menunjukkan komitmen negara untuk menghadirkan akses pendidikan yang aman, adil, dan layak bagi seluruh anak bangsa.
Dia mengutip kembali pesan Presiden Prabowo dalam Pidato Hari Guru Nasional bahwa negara tidak boleh membiarkan guru dan murid berjuang sendiri dalam berbagai keterbatasan.
“Pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan ruang kelas, tetapi juga tentang kehadiran negara memastikan anak-anak dapat sampai ke sekolah dengan selamat, dan para guru dapat menjalankan tugasnya dengan bermartabat,” ujar Nazla menyampaikan pesan Presiden, Jumat (12/12/2025).
Nazlatan menjelaskan, sebagai tindak lanjut instruksi tersebut, seluruh kader Gerindra diminta melakukan cross-check dan verifikasi langsung kepada kepala daerah untuk memastikan data kebutuhan jembatan telah akurat sebelum masuk ke pemerintah pusat.
Menurutnya, akurasi data sangat krusial agar kebijakan nasional tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saya akan mendatangi langsung kepala daerah untuk memastikan wilayah Galela dan Loloda mendapat perhatian yang adil dan proporsional, termasuk alokasi jembatan yang memadai bagi anak-anak sekolah,” tegasnya.
Dia menambahkan, persoalan ini bukan hanya soal pembagian kuota pembangunan, tetapi menyangkut keadilan akses bagi wilayah yang selama ini tertinggal.
Nazlatan turut menyinggung peristiwa terbaru yang menimpa seorang guru SD di Loloda Utara yang meninggal dunia saat dirujuk ke rumah sakit akibat jalan rusak dan ketiadaan jembatan.
“Peristiwa itu adalah tamparan keras dan pengingat bahwa kehadiran negara tidak boleh terlambat,” ujarnya.
Lanjut dia, kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus lebih aktif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan data kebutuhan infrastruktur secara tepat dan jujur.
“Di balik setiap data ada nyawa, ada pengabdian, dan ada masa depan anak-anak bangsa,” tandasnya.
Anggota DPRD Malut dari Dapil II Halut–Morotai itu juga menekankan bahwa jembatan yang akan dibangun bukan sekadar struktur beton dan besi, melainkan penghubung antara kebijakan dan realitas, antara janji negara dan keselamatan warga.
“Jika hari ini masyarakat hanya disuguhi alasan, maka tugas kami memastikan solusi yang sesungguhnya hadir—bukan besok, bukan setelah ada korban berikutnya, tetapi sekarang,” tutupnya.(red)
