Ketua DPRD Morotai Ikut Tolak Pilkada Tak Langsung
RadarTimur.id, Morotai — Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Rizki, secara tegas menolak wacana pelaksanaan Pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Rizki menegaskan komitmennya untuk mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat demi menjaga kedaulatan, legitimasi, dan kualitas demokrasi. Pernyataan ini disampaikannya pada Kamis (22/01/2026).
Menurut Rizki, mahalnya biaya politik tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
“Kami tetap konsisten menjaga demokrasi. Pilkada harus langsung melibatkan rakyat. Kalau sekarang itu dikembalikan, tentu kami menolak,” tegas Rizki.
Politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Bendahara DPC PDIP Morotai itu menekankan bahwa pemilihan langsung merupakan buah dari perjuangan panjang reformasi 1998, di mana PDIP turut berada di garis depan memperjuangkan sistem pemilu yang demokratis, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pemilihan langsung adalah bagian dari proses demokratisasi pasca reformasi. Jejak-jejak reformasi mestinya tidak mudah dihapus hanya karena selera penguasa di kursi pemerintahan,” ujarnya.
Rizki juga menilai bahwa Pilkada tidak langsung tidak serta-merta mampu menekan praktik politik uang dan mahalnya ongkos politik. Menurutnya, sistem pemilihan melalui DPRD justru berpotensi membuka ruang transaksi politik yang lebih tertutup dan sulit diawasi.
“Kalau calon-calon diajukan dengan mahar, ya tetap membengkak juga. Siapa yang bisa menjamin anggota DPR atau DPRD itu bisa dikontrol agar tidak terlibat praktik politik uang?” tandasnya.
Dia menegaskan, solusi menekan biaya politik seharusnya ditempuh melalui pembenahan sistem, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, bukan dengan menghilangkan hak pilih rakyat.(ksm)
