Di Tengah Pembahasan Anggaran, Kepala Bapenda Halbar Tak Terlihat, Ada Apa?
RadarTimur.id, Jailolo — Ketidakhadiran Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Halmahera Barat, Sonya Mail, di tengah agenda pembahasan anggaran daerah menjadi perhatian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Sorotan muncul karena Bapenda memegang peran penting dalam memastikan proyeksi pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dihitung secara realistis dan menjadi dasar dalam menentukan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, ketidakhadiran Sonya Mail mulai menjadi perhatian sejak awal Agustus 2026. Dalam sejumlah agenda yang berkaitan dengan pembahasan anggaran, yang bersangkutan disebut tidak berada di kantor.
Pada periode tersebut, Sonya Mail diduga berada di Jakarta. Informasi lain yang diperoleh RadarTimur.id bahkan menyebut adanya dugaan bahwa Sonya Mail akan melanjutkan perjalanan ke luar negeri.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai tujuan keberadaannya di ibu kota, apakah berkaitan dengan tugas kedinasan, agenda pemerintahan lain, atau kepentingan pribadi.
Seorang sumber internal Pemkab Halmahera Barat itu mengatakan, keberadaan pimpinan Bapenda menjadi penting ketika pemerintah daerah tengah membahas arah kebijakan pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran berikutnya.
“Pembahasan pendapatan daerah adalah tulang punggung kelancaran seluruh program kerja tahun depan. Tanpa kepastian arahan dari pimpinan Bapenda, pembahasan terhambat dan kami hanya menerima kabar samar,” ujar sumber tersebut yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut sumber itu, persoalannya bukan sekadar seorang pejabat berada di luar daerah. Yang menjadi perhatian adalah kepastian pelaksanaan tugas dan koordinasi pada saat pemerintah daerah sedang menyusun kebijakan anggaran.
Dalam proses tersebut, Bapenda tidak hanya berkaitan dengan target PAD, tetapi juga menjadi salah satu perangkat daerah yang dibutuhkan untuk memberikan gambaran mengenai potensi penerimaan, realisasi pendapatan, serta ruang fiskal yang dapat digunakan pemerintah daerah.
Apalagi, penetapan belanja daerah harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan. Ketika proyeksi penerimaan belum memperoleh kepastian, penyusunan prioritas program dan pembiayaan pembangunan berpotensi ikut terdampak.
Atas persoalan ini, konfirmasi via WA ke Sonya Mail telah dilakukan tapi tidak ditanggapi atau belum ada balasan.(*)
