Hasby Yusuf Tegaskan Gubernur Malut Jangan Bebankan Morotai dengan Menahan DBH
RadarTimur.id, Morotai – Hasby Yusuf meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera mempercepat realisasi pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, termasuk Kabupaten Pulau Morotai.
Pernyataan itu disampaikan Hasby usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) II MD KAHMI di Kabupaten Pulau Morotai, Kamis (15/5/2026).
Menurut Hasby, keterlambatan penyaluran DBH mulai berdampak serius terhadap stabilitas keuangan daerah dan pelaksanaan program pemerintahan di kabupaten/kota.
“Kita mendorong Pemerintah Provinsi Malut berdasarkan regulasi dan Undang-Undang untuk segera merealisasikan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Kabupaten Morotai. Karena banyak kegiatan di daerah yang sampai sekarang belum dibayarkan,” ujar Hasby.
Dia menegaskan, banyak pemerintah daerah saat ini mengalami tekanan fiskal akibat belum cairnya DBH dari pemerintah provinsi. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya berbagai kewajiban daerah, mulai dari pembayaran kegiatan pemerintahan hingga penghasilan tetap perangkat desa.
Hasby mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak menjadikan efisiensi anggaran nasional sebagai alasan untuk terus menahan hak daerah.
“Saya memahami kondisi efisiensi anggaran secara nasional. Tapi jangan lagi membebankan daerah dengan menahan DBH,” tegasnya.
Dia juga menilai keterlambatan pembayaran DBH berpotensi menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah apabila tidak segera diselesaikan.
“Kita berharap ada langkah percepatan. Jangan sampai daerah terlalu lama menunggu karena kebutuhan operasional pemerintahan terus berjalan,” tambahnya.
Hasby memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran DBH agar hak pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara dapat dipenuhi secara bertahap dan transparan.(ksm)
