Cipayung Plus Temui Kapolda Malut, GMKI Soroti Pendidikan hingga Penegakan Hukum
RadarTimur.id, Ternate — Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung Plus Provinsi Maluku Utara mendorong penguatan kolaborasi dengan kepolisian dalam menghadapi berbagai persoalan daerah, mulai dari keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), pendidikan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), hingga penegakan hukum.
Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi Cipayung Plus bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman. Dalam pertemuan itu, Korwil Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Maluku Utara, Jufri Bayar, turut menyampaikan sejumlah pandangan terkait kondisi dan kebutuhan pembangunan di Maluku Utara.
Salah satu yang mendapat apresiasi GMKI adalah program Generasi Emas yang digagas Polda Maluku Utara. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis karena memberikan perhatian terhadap pembangunan SDM melalui dukungan pendidikan dan beasiswa bagi generasi muda.
“Program Generasi Emas yang digagas Polda Maluku Utara adalah program yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya berbicara soal keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi Maluku Utara,” ujar Jufri.
Jufri menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Investasi terhadap manusia, khususnya generasi muda, harus menjadi bagian penting dari pembangunan karena kualitas pendidikan akan menentukan masa depan Maluku Utara.
Selain mengapresiasi program Polda Maluku Utara, GMKI juga menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi kader. GMKI tengah membangun kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi swasta, di antaranya Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, dan Universitas Kristen Maranatha Bandung, termasuk melalui skema pemotongan biaya kuliah.
“Kami di GMKI juga terus mencari jalan agar kader-kader kami tidak berhenti hanya karena persoalan biaya pendidikan. Ini bagian dari ikhtiar kami untuk membangun kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, GMKI turut menyoroti penegakan hukum dalam kasus yang terjadi di Banemo, Kabupaten Halmahera Tengah. Persoalan itu disampaikan langsung kepada Kapolda Maluku Utara dengan harapan penanganannya berjalan profesional, transparan, serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat.
“Kami menyampaikan persoalan Banemo karena bagi kami penegakan hukum harus hadir untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kami mengapresiasi respons Pak Kapolda yang langsung memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut,” ungkap Jufri.
Lanjut dia, GMKI juga meminta agar kemitraan antara kepolisian dan OKP Cipayung Plus diperkuat hingga jajaran Polres di kabupaten/kota, “Kita bisa berbeda pandangan, tetapi kepentingan kita sama, yaitu menjaga Maluku Utara tetap aman dan kondusif,” katanya.
Jufri berharap program Generasi Emas maupun ruang dialog antara kepolisian dan organisasi kepemudaan terus dikembangkan.(val)
