Dari Jejak Perang ke Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru-Hijau

Oleh: Muhammad Rizal

Pemimpin Redaksi RadarTimur.id

Peringatan Hari Jadi ke-27 Provinsi Maluku Utara yang puncak penyelenggarannya pada 12 Oktober 2026 mengusung tema “Tumbuhnya Harus Terasa”. Tema ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau banyaknya infrastruktur yang dibangun. Pertumbuhan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks daerah kepulauan, salah satu jalannya adalah menghubungkan kekayaan alam, sejarah, budaya, dan posisi geografis menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

Maluku Utara memiliki modal besar untuk mewujudkan gagasan tersebut. Laut yang kaya, tanah yang subur, hasil perkebunan, sumber daya mineral, serta warisan sejarah yang tersebar dari Halmahera hingga Morotai merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Namun, kekayaan itu tidak otomatis menjadi kesejahteraan apabila setiap daerah bergerak sendiri tanpa konektivitas dan arah pembangunan kawasan yang saling menguatkan.

Dalam konteks itulah, jejak Perang Dunia II di Halmahera Utara (Halut), Halmahera Timur (Haltim), dan Pulau Morotai layak ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan Maluku Utara. Wilayah yang dahulu terhubung oleh kepentingan militer dalam Perang Pasifik kini memiliki peluang untuk dirajut kembali melalui pariwisata, penelitian sejarah, ekonomi masyarakat, dan konektivitas antardaerah.

Bunker, pillbox atau bangunan pertahanan, meriam, landasan pesawat, pangkalan militer hingga kapal karam menjadi saksi bahwa kawasan ini pernah berada dalam jalur strategis Perang Pasifik. Peninggalan tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai cerita masa lalu. Dengan penelitian, konservasi, dan pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab, warisan sejarah dapat menjadi sumber pengetahuan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Gagasan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendorong kerja sama Halut, Haltim, dan Morotai untuk membangun sentra pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau. Gagasan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) kerja sama antardaerah di Hotel Greenland Tobelo pada 7 September 2026.

Kerja sama ini penting karena pembangunan daerah kepulauan tidak cukup mengandalkan potensi di wilayah administratif masing-masing. Kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata perlu dihubungkan melalui rantai ekonomi yang mencakup produksi, pengolahan, transportasi, distribusi, hingga pemasaran. Wisata sejarah dapat menjadi salah satu simpul yang mempertemukan potensi daratan dan lautan.

Kao di Halut, misalnya, memiliki jejak penting dalam sejarah militer Jepang. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat pemerintahan dan aktivitas militer Jepang, termasuk kekuatan laut dan udara. Dalam sejumlah literatur, Kao juga disebut Little Tokyo. Sementara itu, Wasile di Haltim menyimpan tinggalan pertahanan yang berkaitan dengan kekuatan darat Jepang.

Di Kao dan Malifut ditemukan pillbox, meriam, bunker, serta landasan Koabang. Di Pantai Sosol, Malifut, terdapat bangkai kapal yang dikenal masyarakat sebagai Toshimaru. Identitas dan sejarah kapal tersebut masih memerlukan penelitian arkeologi lebih lanjut. Di Haltim, tinggalan pertahanan Jepang juga ditemukan di kawasan Wasile, termasuk Foli dan Hatetabako.

Morotai menjadi simpul sejarah lainnya. Pada 15 September 1944, pasukan Amerika Serikat mendarat di pulau tersebut. Morotai kemudian berkembang menjadi pangkalan strategis Sekutu untuk mendukung operasi menuju Filipina dan kawasan Pasifik lainnya. Jejak sejarah perang yang berpadu dengan pantai, pulau-pulau kecil, dan perairan jernih menjadikan Morotai memiliki peluang mengembangkan wisata sejarah sekaligus wisata bahari.

Ketiga wilayah ini dapat dirangkai menjadi koridor wisata sejarah lintas daerah. Halut menguatkan narasi sejarah Jepang di Kao–Malifut, Haltim mengembangkan jejak pertahanan dan wisata pesisir, sedangkan Morotai menjadi simpul sejarah Sekutu yang terhubung dengan wisata bahari. Perbedaan karakter tersebut seharusnya menjadi kekuatan yang saling melengkapi, bukan alasan untuk mengembangkan destinasi secara terpisah.

Konektivitas menjadi penentu. Bandara Kuabang di Kao, Gamar Malamo di Galela, Bandara Buli di Haltim, dan Bandara Pitu di Morotai, bersama Bandara Sultan Babullah di Ternate, merupakan simpul transportasi udara yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan perjalanan wisata. Jalur laut dan darat juga perlu diintegrasikan agar perpindahan antardestinasi lebih mudah dan efisien.

Wisatawan dapat masuk melalui Ternate, mengunjungi situs sejarah di Halut, melanjutkan perjalanan ke Wasile di Haltim, kemudian menuju Morotai. Rute sebaliknya juga dapat dikembangkan. Namun, konektivitas bukan sekadar menyediakan bandara, pelabuhan, dan jalan. Jadwal transportasi, pemandu lokal, penginapan, kuliner, informasi wisata, serta promosi harus bekerja sebagai satu sistem.

Dari perjalanan itu, manfaat ekonomi dapat mengalir kepada masyarakat. Wisata sejarah membutuhkan pemandu, transportasi, penginapan, jasa perahu, kuliner, produk UMKM, dan layanan dokumentasi. Jika dipadukan dengan wisata mangrove, kampung nelayan, budaya lokal, dan kegiatan bahari, perputaran ekonomi dapat menjangkau lebih banyak desa serta kelompok usaha.

Di sinilah ekonomi biru dan ekonomi hijau memperoleh makna nyata. Ekonomi biru dapat dikembangkan melalui wisata bahari yang bertanggung jawab, perikanan berkelanjutan, dan usaha masyarakat pesisir. Ekonomi hijau diwujudkan melalui perlindungan hutan dan mangrove, pengelolaan sampah, efisiensi penggunaan sumber daya, serta konservasi situs sejarah. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Karena itu, pengembangan tidak boleh dimulai dengan pembangunan fisik secara berlebihan. Inventarisasi, penelitian, dokumentasi, pemetaan, dan perlindungan situs harus menjadi langkah awal. Masyarakat setempat juga harus ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton. Mereka perlu memperoleh kesempatan mengelola homestay, menjadi pemandu, menyediakan kuliner, menjalankan usaha transportasi, serta mengembangkan produk lokal.

Dalam momentum HUT ke-27 Maluku Utara, pemerintah provinsi memiliki peluang memperkuat koordinasi antardaerah, menyelaraskan perencanaan, membuka kerja sama dengan perguruan tinggi, dan memfasilitasi keterlibatan pelaku usaha serta masyarakat. Gagasan sentra pertumbuhan ekonomi baru harus diterjemahkan menjadi program terukur, pembagian peran yang jelas, perlindungan warisan sejarah, dan akses transportasi yang mendukung kebutuhan kawasan.

Tema “Tumbuhnya Harus Terasa” pada akhirnya tidak boleh berhenti sebagai slogan perayaan. Tema tersebut perlu tercermin dalam terbukanya lapangan kerja, berkembangnya UMKM, meningkatnya pendapatan masyarakat, terjaganya lingkungan, dan semakin mudahnya hubungan antarpulau. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa banyak wisatawan datang, tetapi juga seberapa besar manfaat yang tinggal di tengah masyarakat.

Dulu, konektivitas Halmahera dan Morotai memiliki arti penting bagi kepentingan perang. Kini, hubungan itu dapat diarahkan untuk pengetahuan, pariwisata, pelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat. Dari jejak perang, Maluku Utara dapat membangun pusat pertumbuhan ekonomi biru-hijau yang tidak hanya mengandalkan kekayaan alam, tetapi juga merawat sejarah sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Sebab, pertumbuhan yang sesungguhnya bukan sekadar membuat Maluku Utara semakin dikenal, melainkan memastikan kekayaan sejarah, alam, dan budaya benar-benar menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya.(*)