APPKRASI Malut Soroti Kebijakan Pemprov Malut, Dinilai Tebang Pilih Pembangunan
RadarTimur.id, Ternate – Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemantau Pemilu dan Demokrasi (APPKRASI) Maluku Utara (Malut), Abdullah Assagaf, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dinilai belum menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Dia menilai, di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, arah pembangunan Pemprov Malut cenderung terfokus pada daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan jalur investasi, sementara wilayah lain masih menghadapi kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan tidak tersentuh pembangunan secara serius.
Menurutnya, kondisi tersebut terlihat jelas di sejumlah daerah seperti Halmahera Selatan dan Tidore Kepulauan, di mana banyak ruas jalan masih rusak parah dan belum mendapat penanganan yang memadai.
“Rakyat mulai muak dengan narasi pembangunan yang terus diulang setiap tahun. Faktanya, masih banyak jalan di Halsel dan Tikep yang rusak, sementara pemerintah terlihat cepat tanggap hanya ketika akses menuju kawasan strategis ekonomi dan pertambangan mengalami gangguan,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Abdullah juga menyoroti sejumlah ruas jalan seperti Payahe–Dehepodo dan Dehepodo–Saketa yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan pembangunan yang signifikan. Padahal, menurutnya, akses tersebut memiliki peran vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan.
“Pertanyaannya sederhana, apakah karena daerah ini tidak memiliki nilai ekonomi besar sehingga dibiarkan bertahun-tahun tanpa perbaikan? Sementara jalur menuju kawasan industri seperti Payahe–Weda justru lebih cepat ditangani ketika rusak. Ini menimbulkan persepsi publik adanya ketimpangan prioritas,” katanya.
Abdullah menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh menjadikan investasi sebagai alasan untuk mengabaikan pemerataan pembangunan. Jika kebijakan seperti ini terus berlanjut, menurutnya, hal tersebut dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Jangan bicara pemerataan jika masih ada warga yang setiap hari melewati jalan rusak tanpa kepastian pembangunan. Pemerintah seolah lebih hadir di kawasan industri dan pertambangan, sementara daerah lain dibiarkan berjuang sendiri dengan infrastruktur yang terbatas,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa ketimpangan pembangunan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Pemimpin seharusnya hadir untuk seluruh rakyat, bukan hanya wilayah yang memiliki nilai investasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka wajar jika publik menilai pemerintah lebih fokus pada pencitraan dibanding pemerataan pembangunan,” pungkasnya.(ard)
