KAPITALISME DARI RAHIM PEREMPUAN!
Oleh: Alifia Priskila Wogono
Aktivis Perempuan / Demisioner Kabid Perempuan Pengurus Pusat GMKI 2022–2024
Rahim perempuan adalah bagian dari kehidupan yang seharusnya dihormati dan dilindungi. Namun, dalam realitas sosial dan ekonomi hari ini, tubuh dan kebutuhan biologis perempuan justru kerap menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan ekonomi, bahkan politik.
Sejak lahir, perempuan menghadapi kebutuhan biologis yang tidak dapat dipilih atau dihindari. Salah satunya adalah menstruasi. Ketika seorang anak perempuan memasuki masa pubertas dan mengalami menstruasi untuk pertama kalinya, sejak saat itu pula ia memasuki siklus kebutuhan bulanan terhadap produk sanitasi menstruasi, terutama pembalut.
Menstruasi bukanlah pilihan. Ia merupakan proses biologis alami yang dialami perempuan. Namun, kebutuhan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan selama menstruasi harus dipenuhi dengan biaya yang terus berulang.
Di sinilah pertanyaan besar perlu diajukan: mengapa kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari justru sepenuhnya dibebankan kepada perempuan?
Ketika seorang perempuan tidak memiliki pembalut, konsekuensinya bukan sekadar persoalan kenyamanan. Kebocoran menstruasi dapat menimbulkan rasa malu, stigma, bahkan membuat perempuan merasa tidak percaya diri untuk bersekolah, bekerja, maupun beraktivitas di ruang publik.
Rasa malu tersebut kemudian menjadi bagian dari mekanisme pasar. Produk menstruasi hadir dengan berbagai merek, harga, kualitas dan strategi pemasaran. Kebutuhan biologis berubah menjadi komoditas ekonomi.
Tubuh perempuan menjadi pasar yang terus berulang. Setiap bulan, kebutuhan yang sama muncul kembali. Ketika kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda, pasar memiliki posisi yang sangat kuat untuk menentukan harga dan akses.
Lebih jauh lagi, persoalan ini semestinya tidak hanya dilihat sebagai urusan privat perempuan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar kesehatan dan sanitasi masyarakat dapat diakses secara layak, aman, terjangkau, dan bermartabat.
Setiap momentum politik, isu keterwakilan perempuan selalu menjadi pembahasan. Kita berbicara tentang afirmasi 30 persen perempuan dalam politik, keterwakilan perempuan di parlemen, kepemimpinan perempuan, hingga kesetaraan gender.
Namun, pada saat yang sama, kebutuhan paling dasar perempuan justru sering luput dari pembahasan serius.
Bagaimana mungkin kita berbicara tentang keterwakilan perempuan, tetapi masih sulit membicarakan akses terhadap pembalut yang layak dan terjangkau?
Pertanyaan ini penting karena kesetaraan tidak berhenti pada jumlah perempuan yang duduk di ruang politik. Kesetaraan juga harus menyentuh kebutuhan nyata yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembalut bukan barang mewah. Bagi perempuan yang mengalami menstruasi, pembalut merupakan kebutuhan sanitasi dasar.
Karena itu, pembahasan mengenai akses terhadap produk menstruasi seharusnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang jorok, tabu, atau terlalu privat untuk dibicarakan di ruang publik.
Kita bahkan sering melihat negara begitu serius mengatur berbagai produk yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, termasuk rokok dan produk tembakau lainnya. Sementara kebutuhan sanitasi menstruasi yang menentukan apakah seorang perempuan dapat menjalani aktivitasnya dengan nyaman dan bermartabat justru sering ditempatkan sebagai persoalan pribadi.
Perempuan tidak memilih untuk mengalami menstruasi. Namun, perempuan dipaksa untuk selalu siap menghadapi konsekuensi ekonominya.
Di sinilah negara perlu hadir.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika perempuan dibutuhkan sebagai suara politik, pemilih, pekerja, atau simbol keterwakilan. Negara juga harus hadir ketika perempuan membutuhkan perlindungan terhadap kebutuhan biologis dan kesehatan reproduksinya.
Jika kebutuhan biologis perempuan terus diperlakukan semata-mata sebagai peluang pasar, maka perempuan akan selalu berada dalam posisi sebagai konsumen yang tidak memiliki pilihan untuk berhenti.
Karena itu, persoalan menstruasi harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesetaraan gender.
Sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi siswi yang sedang menstruasi. Tempat kerja harus memberikan lingkungan yang layak bagi pekerja perempuan. Pemerintah perlu memastikan akses terhadap sanitasi menstruasi yang aman dan terjangkau, terutama bagi perempuan dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan.
Kita tidak sedang meminta perlakuan istimewa.
Kita sedang menuntut keadilan terhadap kebutuhan biologis yang memang berbeda.
Perempuan tidak boleh terus-menerus dibebani biaya atas sesuatu yang secara biologis tidak dapat mereka pilih.
Sudah waktunya negara dan masyarakat berhenti menganggap menstruasi sebagai sesuatu yang memalukan. Sudah waktunya kebutuhan menstruasi dibicarakan secara terbuka dalam ruang-ruang kebijakan, ruang pendidikan, ruang politik, dan ruang publik.
Sebab, ketika darah menstruasi dianggap tabu untuk dibicarakan, sementara keuntungan ekonomi dari kebutuhan menstruasi terus berjalan, maka yang diuntungkan bukan perempuan.
Stop kapitalisme dari rahim perempuan!
Perempuan bukan pasar. Tubuh perempuan bukan komoditas. Dan menstruasi bukan aib.
