Sukri dan Darmin Ajak Semua Pihak Redam Polemik Pembangunan Jalan Sabatai-Sabala
RadarTimur.id, Morotai – Polemik pembangunan jalan di wilayah Sabatai-Sabala, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, diharapkan tidak berkembang menjadi persoalan yang memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Sukri Hi. BS. Rauf, bersama Sekretaris Komisi III, Darmin Wairo, mengajak seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan keterbukaan informasi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bijaksana.
Keduanya menegaskan, pembangunan jalan di wilayah tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Sukri menjelaskan, pembangunan jalan di Desa Sabatai bukan berarti tidak mendapat perhatian pemerintah. Bahkan, sebelum polemik mencuat, dirinya bersama Darmin mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Pulau Morotai mengenai rencana pembangunan infrastruktur jalan di desa tersebut.
“Dalam komunikasi kami dengan Bupati sebelum persoalan ini muncul, Bupati pernah menyampaikan bahwa pembangunan jalan di Desa Sabatai tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Karena itu, kami berharap masyarakat tidak langsung beranggapan bahwa pembangunan di wilayah tersebut telah diabaikan,” ujar Sukri, Selasa (3/11/2026).
Senada dengan itu, Darmin menilai masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait rencana dan tahapan pembangunan jalan.
“Kami juga ingin meluruskan bahwa pembangunan jalan di Sabatai tetap menjadi perhatian. Pelaksanaannya memang perlu disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah dan dapat dilakukan secara bertahap. Yang terpenting, komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat harus terus dibangun agar tidak ada informasi yang berkembang secara keliru,” kata Darmin.
Menurut keduanya, pemerintah daerah dan DPRD perlu memberikan penjelasan yang jelas dan terarah, terutama menyangkut isu dugaan pengalihan lokasi pembangunan jalan. Informasi yang tidak disampaikan secara utuh berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat.
Sukri dan Darmin juga mengingatkan seluruh anggota DPRD agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pernyataan kepada media, khususnya mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Setiap pernyataan anggota DPRD, kata mereka, memiliki konsekuensi dan dapat memengaruhi persepsi publik. Karena itu, informasi yang belum terkonfirmasi secara menyeluruh sebaiknya tidak disampaikan dengan narasi yang berpotensi memperkeruh keadaan atau memicu konflik sosial.
Mereka menegaskan, kritik dan pengawasan merupakan bagian penting dari tugas DPRD. Namun, pelaksanaannya harus tetap proporsional, berdasarkan informasi yang jelas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, bukan justru memperlebar perbedaan pandangan.
Keduanya berharap polemik pembangunan jalan Sabatai-Sabala dapat disikapi secara bijaksana. Perbedaan pandangan tidak boleh menghilangkan tujuan bersama untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan tetap berjalan, masyarakat mendapatkan penjelasan yang benar, dan semua pihak menjaga suasana tetap kondusif. Jangan sampai persoalan pembangunan justru membuat masyarakat saling berhadapan,” tutup Darmin. (ksm)
