Bupati Piet Tekankan Pentingnya Penguasaan Regulasi bagi Camat dan Kepala Desa
RadarTimur.id, Tobelo — Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah bersama camat dan kepala desa se-Kabupaten Halmahera Utara.
Dalam arahannya, Bupati Piet menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak hanya berada di tangan bupati, tetapi juga melekat pada setiap pemimpin wilayah, termasuk camat dan kepala desa.
Secara khusus, dia mengingatkan para kepala desa agar memahami regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan desa. Ia menyebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai landasan hukum yang wajib dipahami dan dikuasai oleh setiap kepala desa.
Menurutnya, regulasi tersebut telah mengatur secara jelas tugas, kewenangan, dan kewajiban kepala desa. Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh hanya didasarkan pada kebiasaan, keinginan pribadi, ataupun insting tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
“Kalau kepala desa belum memahami tugasnya, kewenangannya, dan kewajibannya, maka harus belajar dan bertanya. Jangan sampai dalam melaksanakan tugas kita justru berjalan berdasarkan insting sendiri yang terkadang bertentangan dengan aturan,” tegasnya.
Dia mendorong seluruh aparatur pemerintahan untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui proses belajar yang berkelanjutan. Menurutnya, setiap keputusan dan tindakan dalam pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
“Prinsipnya, bekerja sambil belajar dan belajar sambil bekerja. Sebab, regulasi merupakan dasar dari setiap tugas yang kita laksanakan. Kalau kita tidak mengetahui aturan, lalu apa yang menjadi pedoman kita dalam bekerja?” ujarnya.
Dia juga mengingatkan, ketidakpahaman terhadap regulasi dapat menyebabkan aparatur mengambil keputusan di luar batas kewenangan atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tingkat desa.(val)
