GMKI Jailolo Soroti Dugaan Tambang Galian C di Kawasan Hutan Lindung Tosoa
RadarTimur.id, Jailolo — Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jailolo menyoroti dugaan aktivitas penambangan Galian C di Desa Tosoa, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Aktivitas tersebut diduga berlangsung di kawasan berstatus hutan lindung.
Sekretaris Cabang GMKI Jailolo, Raffy Wadja, meminta pemerintah daerah, instansi teknis terkait, dan aparat penegak hukum segera menelusuri dugaan aktivitas pertambangan tersebut. Menurutnya, jika benar berlangsung di kawasan hutan lindung tanpa izin yang dipersyaratkan, persoalan itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi berpotensi menjadi tindak pidana sekaligus ancaman bagi kelestarian lingkungan.
“Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan. Bagaimana mungkin kawasan yang seharusnya dilindungi justru diduga menjadi lokasi aktivitas pertambangan? Apakah pemerintah tidak mengetahui, atau ada persoalan pengawasan yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya?” tegas Raffy.
Dia juga meminta aparat menelusuri informasi mengenai perusahaan milik pengusaha berinisial J yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut.
Raffy menegaskan, informasi mengenai keterlibatan perusahaan maupun legalitas kegiatan pertambangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan instansi berwenang. Karena itu, GMKI meminta semua pihak menghindari kesimpulan sepihak sebelum proses verifikasi dilakukan.
Dia mengingatkan, apabila ditemukan kegiatan penambangan tanpa izin, pelakunya dapat dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Selain itu, Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur larangan serta sanksi pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.
Ancaman pidana bagi perseorangan mencapai 15 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Sementara korporasi dapat dikenai pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar, apabila unsur tindak pidananya terbukti terpenuhi.
“Ini bukan persoalan kecil. Jika benar terjadi pelanggaran, dampaknya bukan hanya konsekuensi pidana bagi pelaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, hilangnya tutupan vegetasi, erosi, sedimentasi sungai, terganggunya sumber air, bahkan meningkatkan risiko banjir dan longsor. Kerugian lingkungan seperti ini tidak mudah dipulihkan dan masyarakat sekitar bisa menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Raffy, hutan memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Karena itu, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dan keselamatan warga.
Atas dasar itu, dia mengatakan, GMKI Cabang Jailolo mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, instansi kehutanan berwenang, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan tersebut harus mencakup kepastian status dan batas kawasan hutan, legalitas perusahaan, izin usaha pertambangan, persetujuan penggunaan kawasan hutan apabila dipersyaratkan, serta dokumen persetujuan lingkungan.
GMKI juga meminta pemerintah tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Jika ditemukan pelanggaran, aktivitas yang terbukti melanggar hukum harus dihentikan dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada polemik dan saling lempar tanggung jawab. Pemerintah harus membuka informasi kepada publik. Jika ditemukan pelanggaran, hentikan aktivitas yang melanggar hukum dan proses pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, Raffy menekankan pentingnya pemulihan lingkungan apabila pemeriksaan membuktikan adanya kerusakan akibat aktivitas pertambangan. Pihak yang terbukti bertanggung jawab harus memenuhi kewajiban pemulihan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dia juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipengaruhi kepentingan ekonomi maupun kekuatan modal.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan pengusaha dan kekuatan modal. Hutan lindung bukan warisan pribadi dan bukan pula ruang bebas untuk dieksploitasi,” tandasnya.
Raffy menegaskan, GMKI Cabang Jailolo akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong pemerintah segera memberikan kejelasan kepada publik mengenai status kawasan, legalitas aktivitas pertambangan, serta langkah penanganannya.
“Menjaga hutan bukan sekadar menjaga pepohonan, tetapi menjaga sumber kehidupan. Ketika hukum diabaikan dan lingkungan dirusak, masyarakatlah yang pada akhirnya harus membayar mahal,” tutupnya.(val)
