Gemuruh Prof Gema dan Bayang-Bayang Oligarki Nikel Halmahera

Oleh: Muhammad Rizal

Pemimpin Redaksi RadarTimur.id

Jika hilirisasi nikel membuat Maluku Utara tumbuh luar biasa, mengapa pertumbuhan itu belum sepenuhnya terasa dalam kehidupan ekonomi masyarakat?

Pertanyaan ini penting diajukan di tengah pesatnya perkembangan industri pertambangan dan pengolahan nikel di Halmahera. Investasi terus mengalir, kawasan industri berkembang, ekspor meningkat, dan pertumbuhan ekonomi melesat. Namun, di balik semua capaian itu, masih ada persoalan mendasar, siapa sesungguhnya yang paling menikmati keuntungan dari kekayaan sumber daya alam di daerah ini?

Pertanyaan tersebut semakin mendapat perhatian setelah Asst. Prof. Dr. Gema Goeyardi mengungkapkan dugaan keterlibatan jaringan mafia tambang dalam skandal penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Melalui kanal YouTube Astronacci International, Gema menyinggung dugaan jaringan kepentingan yang berkaitan dengan informasi hasil penyadapan, oligarki, tambang ilegal hingga dugaan aliran dana puluhan triliun rupiah.

Tentu, pernyataan Gema merupakan klaim yang masih membutuhkan pembuktian dan penelusuran aparat penegak hukum. Namun, isu tersebut membuka diskusi penting mengenai hubungan antara kekuatan modal, penguasaan sumber daya alam, jaringan bisnis, dan pengaruh politik.

Oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam bukan sekadar persoalan besarnya modal. Persoalan bisa saja muncul ketika akses terhadap perizinan, peluang investasi, dan rantai pasok terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Sementara masyarakat dan pengusaha lokal hanya memperoleh ruang terbatas dalam perputaran ekonomi yang berlangsung di wilayahnya sendiri.

Persoalan pengawasan juga tidak bisa diabaikan. Pada September 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan penertiban ratusan hektare areal operasional PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

Selain itu, Satgas PKH juga mencatat temuan penggunaan kawasan hutan pada PT Halmahera Sukses Mineral di Halmahera Tengah dan PT Trimegah Bangun Persada di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Termasuk areal operasional PT Karya Wijaya dan PT Mineral Trobos di Pulau Gebe.

Pemerintah menjelaskan bahwa perusahaan memiliki izin pertambangan, tetapi belum mengantongi persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk areal yang ditertibkan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa investasi besar tidak boleh berada di luar pengawasan. Kepatuhan terhadap ketentuan kawasan hutan, kewajiban kepada negara, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial harus menjadi bagian dari tata kelola industri.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara memang mencatat angka yang mengesankan. Data BPS menunjukkan ekonomi daerah sepanjang 2025 tumbuh 34,17 persen. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp133,62 triliun, dengan PDRB per kapita Rp97,26 juta. Industri pengolahan tumbuh 62,64 persen, sementara ekspor barang dan jasa meningkat 40,13 persen.

Pada triwulan II 2026, ekonomi Maluku Utara masih tumbuh 15,35 persen secara tahunan, meskipun melambat dibandingkan triwulan I yang mencapai 19,64 persen.

Namun, pertumbuhan tinggi belum otomatis mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Data BPS Maret 2026 mencatat penduduk miskin Maluku Utara sebanyak 77,85 ribu orang, bertambah 3,04 ribu orang dibandingkan September 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 tercatat 4,40 persen. Sementara itu, 63,89 persen pekerja masih berada di sektor informal.

Data tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa industri nikel menjadi penyebab kemiskinan atau tingginya pekerja informal. Namun, angka-angka itu cukup menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana pertumbuhan industri telah meningkatkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu persoalan penting ada pada penguasaan rantai pasok industri. Logistik, transportasi, pengadaan bahan pangan, suku cadang, peralatan kerja, jasa konstruksi, hingga kebutuhan operasional lainnya merupakan sektor dengan nilai ekonomi besar dan permintaan berkelanjutan. Pertanyaannya, sejauh mana pengusaha lokal mendapatkan kesempatan untuk masuk dan berkembang dalam rantai bisnis tersebut?

Pengusaha daerah tidak seharusnya hanya menjadi perantara atau pelengkap. Mereka perlu memperoleh akses langsung sebagai mitra usaha dan kesempatan mengembangkan kapasitas bisnisnya. Jika peluang tersebut hanya berputar pada jaringan usaha terbatas, maka besarnya aktivitas industri belum tentu memperkuat ekonomi lokal. Uang memang berputar di Halmahera, tetapi keuntungan terbesarnya bisa saja mengalir keluar daerah atau terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri perlu membuka ruang evaluasi terhadap struktur rantai pasok. Transparansi hubungan bisnis antara perusahaan utama, kontraktor, subkontraktor, dan vendor lokal menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi praktik monopoli atau penguasaan peluang usaha secara tidak sehat.

Ukuran keberhasilan hilirisasi juga harus diperluas. Bukan hanya nilai investasi, kapasitas produksi, dan ekspor, tetapi juga penyerapan tenaga kerja daerah, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pun harus berjalan seiring dengan perkembangan kawasan industri. Jangan sampai fasilitas produksi dibangun dengan standar modern, sementara masyarakat di sekitar kawasan masih menghadapi keterbatasan jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Pemerintah harus memastikan penerimaan negara dan daerah serta manfaat investasi diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan masyarakat. Program tanggung jawab sosial perusahaan juga harus diarahkan pada kebutuhan nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Pada akhirnya, pernyataan Prof. Gema mengenai dugaan mafia tambang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola sumber daya alam, termasuk di Halmahera. Bukan untuk menghakimi pihak tertentu berdasarkan tudingan, melainkan mendorong transparansi dan memastikan kekayaan alam dikelola demi kepentingan publik.

Kita membutuhkan investasi besar dan industri yang terus tumbuh. Namun, pertumbuhan itu harus membuka kesempatan yang adil bagi pengusaha lokal, menciptakan pekerjaan layak, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki pelayanan dasar masyarakat.

Hilirisasi tidak boleh hanya melahirkan kawasan industri megah, nilai ekspor tinggi, dan angka pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Kekayaan nikel Halmahera harus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup di atas tanahnya sendiri.

Sebab, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi seberapa besar perubahan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan rakyat.

Jangan sampai Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi, sementara masyarakatnya hanya menjadi penonton dari kemajuan industri di daerahnya sendiri.(*)