Tiga Kabupaten Malut Didorong Bangun Sentra Pertumbuhan Ekonomi Baru

RadarTimur.id, Tobelo — Potensi ekonomi Halmahera Utara, Pulau Morotai dan Halmahera Timur dinilai terlalu besar jika terus dikelola sendiri-sendiri.

Tiga kabupaten di Maluku Utara itu kini didorong membangun kerja sama kawasan untuk menciptakan sentra pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) identifikasi potensi dan strategi kerja sama antarwilayah yang berlangsung di Hotel Greenland, Tobelo, Senin (7/9/2026).

Wakil Bupati Halmahera Utara, Kasman Hi Ahmad, mengatakan kerja sama antardaerah menjadi penting karena masing-masing wilayah memiliki potensi yang dapat saling melengkapi.

Menurutnya, pengelolaan potensi secara sendiri-sendiri memang dapat memberikan manfaat bagi daerah. Namun, pola tersebut belum cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas di tingkat lokal. Sektor perikanan menjadi salah satu gambaran.

Halmahera Utara disebut memiliki potensi perikanan laut sekitar 35 ribu ton per tahun. Sementara kebutuhan lokal berada di kisaran 12 ribu ton. Artinya, terdapat produksi yang cukup besar untuk dikembangkan lebih jauh melalui industri pengolahan, distribusi dan pasar kawasan.

“Kalau ini tidak kita atur dalam bentuk satu kerja sama yang produktif dan saling menguntungkan, maka potensi kita untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah tidak akan bisa tumbuh,” ujarnya.

Kerja sama tidak hanya diarahkan pada perikanan laut. Perikanan air tawar, peternakan, pertanian dan pangan juga dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam skala kawasan.

Kebutuhan ikan air tawar di sejumlah wilayah Maluku Utara masih harus dipasok dari luar daerah, termasuk Manado dan Surabaya. Begitu pula kebutuhan ayam potong dan ayam petelur yang sebagian masih didatangkan dari luar Maluku Utara.

Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi tiga kabupaten untuk membangun rantai pasok sendiri.

Halmahera Utara dapat memasok komoditas tertentu ke Pulau Morotai dan Halmahera Timur. Sebaliknya, komoditas yang belum mencukupi kebutuhan Halmahera Utara dapat dipenuhi dari dua daerah tersebut.

Halmahera Timur memiliki potensi produksi beras yang dapat mendukung kebutuhan pangan kawasan. Sementara Pulau Morotai memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dapat menjadi salah satu simpul untuk pengembangan industri, investasi dan distribusi.

“KEK Morotai ini menjadi salah satu indikator utama untuk membangun kolaborasi dalam kerja sama antarkabupaten,” kata dia.

Di sektor perikanan air tawar, Halmahera Utara juga ingin mengubah pola produksi dari sekadar memenuhi kebutuhan lokal menjadi komoditas yang mampu menembus pasar luar daerah.

Sejumlah danau, telaga dan ruang yang tersedia di desa-desa dinilai dapat dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya ikan. Pemerintah daerah juga berencana mendorong program bioflok melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Program tersebut diharapkan dapat diterapkan di desa-desa sehingga produksi ikan air tawar meningkat dan memiliki kapasitas untuk dipasarkan ke daerah lain.

“Produksi perikanan air tawar kita jangan hanya untuk kebutuhan lokal. Kita harus dorong supaya bisa menjadi komoditas yang dipasarkan ke luar daerah,” ujarnya.

Wabup Kasman menegaskan, FGD tersebut bukan tujuan akhir, melainkan menjadi pemantik untuk merumuskan desain kerja sama kawasan yang lebih konkret.

Kegiatan serupa akan dilaksanakan di Pulau Morotai dan Halmahera Timur. Potensi dan kebutuhan masing-masing daerah akan diidentifikasi untuk kemudian dirangkai menjadi konsep kerja sama kawasan.

Seluruh hasil FGD akan dirangkum dalam prosiding dan dibawa ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk difasilitasi melalui Bappeda Provinsi. Konsep tersebut selanjutnya diharapkan dapat dibawa dalam seminar nasional yang melibatkan Bappenas.

Tujuannya adalah membangun tiga wilayah sebagai satu kesatuan ekonomi yang saling memasok, membuka pasar dan memperkuat industri, sekaligus mendukung ketahanan pangan kawasan Indonesia Timur.

Namun, kerja sama tersebut tidak akan berjalan tanpa dukungan konektivitas.

Keterbatasan moda transportasi antardaerah selama ini membuat biaya logistik relatif mahal. Kondisi tersebut dapat menggerus keuntungan masyarakat dan pelaku usaha karena biaya transportasi menjadi bagian besar dari harga komoditas.

“Kalau transportasi terbatas, orang menjual, habis modal di transportasi. Maka ini juga yang harus dipikirkan dalam kerja sama ini,” ujarnya.

Karena itu, penguatan konektivitas menjadi bagian penting dalam konsep kerja sama tiga kabupaten tersebut. Pergerakan barang dan jasa harus dibuat lebih cepat dan efisien agar produksi dari satu daerah dapat menjangkau pasar di daerah lain dengan biaya yang lebih rendah.

Wabup Kasman mengatakan kerja sama kawasan juga semakin penting di tengah keterbatasan fiskal daerah dan kebijakan pembatasan transfer ke daerah.

Daerah tidak bisa hanya mengandalkan transfer pemerintah pusat. Potensi ekonomi yang tersedia harus diolah menjadi sumber pertumbuhan dan pendapatan baru.

Melalui integrasi ekonomi biru dan hijau, Halmahera Utara, Pulau Morotai dan Halmahera Timur diharapkan tidak lagi berjalan dengan kekuatan masing-masing.

Ketiga wilayah tersebut didorong membangun satu rantai ekonomi kawasan yang menghubungkan produksi, pangan, industri, pasar dan konektivitas.

“FGD ini hanya sebuah pemantik dan bagaimana merumuskan konsep, tapi implementasinya ke depan kita harapkan bisa lebih kuat lagi dengan akses dan jaringan yang kita butuhkan,” tutupnya.(val)