Kebakaran Lahan di Taliabu Hanguskan 10.000 Tanaman Produktif
RadarTimur.id, Taliabu — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, telah melalap sekitar 143 hektare lahan dan menghanguskan lebih dari 10.000 tanaman produktif milik warga. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah daerah mengerahkan lebih dari 100 personel gabungan serta ratusan aparatur sipil negara (ASN).
Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, mengatakan pemerintah daerah telah mengaktifkan enam posko penanganan karhutla di Salati, Nggele, Lede, Todoli, Tikong, dan Buambono. Posko utama dipusatkan di Bobong.
Personel yang terlibat berasal dari pemadam kebakaran, Satpol PP, TNI, Polri, dan Brimob. Mereka diperkuat ratusan ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu.
“Sejauh ini sudah lebih dari 100 petugas gabungan, belum termasuk ASN yang juga kami kerahkan hingga ratusan orang,” kata Sashabila saat dikonfirmasi, Minggu (11/10/2026).
Selain penanganan kebakaran, pemerintah daerah menyiapkan tujuh posko kesehatan di Salati, Nggele, Balohang, Todoli, Ufung, Padang (Salome), dan Buambono. Personel juga dilibatkan dalam pelayanan masyarakat, termasuk pengoperasian dapur umum, distribusi logistik, serta pelayanan kesehatan bagi warga terdampak.
Sashabila menjelaskan, luas lahan terdampak yang telah terdata mencapai sekitar 143 hektare. Sementara itu, jumlah tanaman produktif yang terbakar telah melampaui 10.000 pohon.
Pendataan masih berlangsung karena sejumlah titik kebakaran, terutama di Todoli, Lise, dan Tikong, belum dapat dihitung secara menyeluruh. Angka kerusakan berpotensi bertambah selama api belum sepenuhnya terkendali.
Kondisi cuaca kering disertai angin turut menyulitkan upaya pemadaman. Pemerintah daerah juga mengkhawatirkan api merambat dari kawasan perkebunan ke kawasan hutan.
Kendala lainnya adalah akses menuju titik api yang sulit dijangkau kendaraan biasa. Sejumlah lokasi berjarak sekitar lima kilometer dari posko sehingga petugas harus berjalan kaki selama satu hingga dua jam sambil membawa air, peralatan pemadaman, dan logistik.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Sashabila telah mengarahkan Kepala Pelaksana agar mencari warga yang memiliki sepeda motor trail guna membantu mobilisasi personel dan distribusi kebutuhan penanganan ke lokasi kebakaran.
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk meminta dukungan tambahan berupa pemadaman melalui udara.
Sambil menunggu dukungan tersebut, warga diimbau tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengutamakan keselamatan keluarga, serta mengamankan dokumen penting. Warga yang mengalami kerugian juga diminta melakukan pendataan agar kerusakan dan dampak kebakaran dapat tercatat secara resmi.
Terkait pembiayaan penanganan, Sashabila mengatakan pemerintah daerah menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah menetapkan status tanggap darurat bencana.
“Dari sisi pembiayaan, penanganan karhutla menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana. Kami banyak berkonsultasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh anggaran yang dikeluarkan dari BTT sesuai peruntukannya dan tidak ada penyelewengan,” jelasnya.(red)
