radartimur.id

Dari Informasi ke Transformasi

Selasa, 13 Oktober 2026

Targetkan 300 Kilometer Jalan Provinsi hingga 2027

RadarTimur.id, Sofifi — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan pembangunan jalan provinsi mencapai 300 kilometer hingga 2027 untuk memperkuat konektivitas antardaerah dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

Target tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku Utara memperingati HUT ke-27 Maluku Utara, Senin (12/10/2026).

Sherly memaparkan, dari sekitar 1.000 kilometer jalan yang menjadi kewenangan provinsi, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 46 persen. Pada 2025, pembangunan jalan provinsi mencapai sekitar 25 kilometer, kemudian meningkat menjadi 125 kilometer pada 2026.

“Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas dan membuka akses ekonomi masyarakat,” ujar Sherly dalam pidatonya.

Pemerintah menargetkan tambahan pembangunan 150 kilometer pada 2027. Dengan demikian, total pembangunan jalan yang dilaporkan untuk periode 2025–2027 mencapai 300 kilometer. Sementara sisa sekitar 250 kilometer jalan provinsi ditargetkan diselesaikan pada 2028–2029.

Selain jalan provinsi, Pemprov Maluku Utara juga mendorong pembangunan jalan tani untuk mempermudah petani mengangkut hasil produksi ke pasar. Sepanjang 2025–2026, pembangunan jalan tani dilaporkan mencapai 150 kilometer, sedangkan target pada 2027 ditingkatkan menjadi 200 kilometer.

Pembangunan infrastruktur turut mencakup penggunaan teknologi stabilisasi tanah agar jalan lebih tahan lama sesuai karakteristik wilayah. Pemerintah juga melanjutkan pembangunan jembatan, dengan 31 jembatan tahap pertama dilaporkan selesai dan 30 jembatan tambahan direncanakan pada tahap kedua.

Untuk mendukung agenda tersebut, Pemprov Maluku Utara merencanakan belanja daerah 2027 sebesar Rp3,8 triliun. Sekitar 30 persen anggaran diprioritaskan untuk konektivitas, termasuk jalan, jembatan, dan sektor perhubungan. Tantangannya, pemerintah harus memastikan proyek diselesaikan tepat waktu dan menjangkau wilayah yang membutuhkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(ard)