HUT ke-27 Malut, Sherly Akui Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata
RadarTimur.id, Sofifi — Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 21 persen pada 2025 belum sepenuhnya dirasakan merata oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun dituntut memastikan besarnya investasi dan perkembangan industri berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani, nelayan, pelaku usaha kecil, serta masyarakat di wilayah terluar.
Persoalan tersebut menjadi salah satu penekanan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku Utara memperingati HUT ke-27 Maluku Utara, Senin (12/10/2026).
Mengusung tema “Tumbuhnya Harus Terasa”, pemerintah menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dari angka statistik. Masyarakat harus merasakan manfaatnya melalui kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan akses terhadap pelayanan dasar,” ujar Sherly dalam pidatonya.
Sherly memaparkan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2026 berada di kisaran 19 persen. Perkembangan kawasan industri dan hilirisasi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi, dengan nilai investasi kawasan industri secara kumulatif mencapai sekitar Rp475,85 triliun. Namun, besarnya investasi tersebut perlu diikuti peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat lokal.
Menurut Sherly, pembangunan harus membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta mendorong usaha masyarakat agar berkembang. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya aktivitas industri dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi turut memperoleh manfaat ekonomi.
Untuk memperkuat ekonomi masyarakat, pemerintah merencanakan pengembangan komoditas kelapa melalui penyediaan bibit untuk lahan seluas 15.000 hektare serta pembukaan 3.000 hektare lahan baru. Bagi nelayan, dukungan diarahkan melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan mesin, dan penguatan akses usaha agar sektor perikanan ikut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.
Dalam rancangan pembangunan 2027, Pemprov Maluku Utara menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 3 persen dan pengangguran berada di kisaran 2,5 persen. Pemerintah juga menyiapkan intervensi bagi sekitar 13.000 keluarga miskin ekstrem. Pencapaian target tersebut membutuhkan pendataan yang akurat, program tepat sasaran, serta pengawasan agar bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sherly menegaskan, pembangunan Maluku Utara membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat. Memasuki usia ke-27, tantangan utama pemerintah adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang ditopang investasi dan industri benar-benar berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
“Provinsi ini diperjuangkan bersama, maka masa depannya pun harus dibangun bersama,” tegas Sherly.(ard)
