Ketua GAMKI Morotai Diduga Ancam Kepala Sekolah dengan Istilah “Bala-Kore” Gegara Polemik Kepengurusan PIKI
RadarTimur.id, Morotai — Polemik kepengurusan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Pulau Morotai berujung pada dugaan ancaman bernada personal terhadap seorang kepala sekolah dasar.
Ancaman tersebut diduga dilontarkan Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Morotai, Refly R. Lahengking, melalui percakapan di grup WhatsApp.
Persoalan ini bermula dari perbedaan pandangan Refly terhadap susunan kepengurusan PIKI Morotai di bawah kepemimpinan Rio Christian Pawane sebagai ketua dan Darmin Wairo sebagai sekretaris. Refly disebut secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap komposisi kepengurusan tersebut.
Perdebatan yang berlangsung di grup WhatsApp internal kemudian berkembang menjadi silang pendapat yang melibatkan sejumlah pihak. Ketegangan semakin memuncak ketika Refly mengarahkan pernyataan bernada tekanan kepada Ardiyanto Lolire, Kepala SDN 51 Libano, yang turut terlibat dalam diskusi tersebut.
Dalam tangkapan layar percakapan grup WhatsApp tertanggal 27 Oktober 2026 yang beredar, Refly diduga menuliskan kalimat yang mengarah pada ancaman pencopotan atau penyingkiran dari jabatan.
“Beliau ini yang dulu lawan kras RR dan sekarang ngekor. Nanti kalo audiens dg Bupati baru mo bala-kore pa dia,” demikian bunyi pesan yang dikaitkan dengan Refly, Kamis (29/10/2026).
Istilah lokal “bala-kore” dalam konteks percakapan tersebut dimaknai sebagai tindakan menyingkirkan atau mencopot seseorang dari posisi maupun jabatannya. Penggunaan istilah itu memunculkan pertanyaan mengenai batas antara perbedaan pandangan organisasi dan kepentingan jabatan di lingkungan pemerintahan.
Ardiyanto Lolire menilai pernyataan tersebut tidak semestinya muncul dalam sebuah ruang diskusi organisasi. Menurutnya, perbedaan pendapat seharusnya disikapi melalui argumentasi yang sehat, bukan dengan membawa persoalan ke ranah personal atau menggunakan ancaman jabatan.
Ia mengaku telah berupaya mengarahkan diskusi agar tetap rasional dan objektif, sehingga perdebatan mengenai kepengurusan PIKI tidak berkembang menjadi persoalan pribadi.
“Seharusnya sebagai pimpinan organisasi, mampu berpikir jernih, merasionalkan setiap orang di dalam organisasi agar kembali pada pemahaman dan perdebatan yang sehat untuk kemajuan organisasi, bukan malah melontarkan ancaman yang bersifat personal,” ungkap Ardiyanto.
Menurutnya, seorang pemimpin organisasi semestinya menjadi pihak yang mendorong kedewasaan dalam berdiskusi, menghargai perbedaan pandangan, serta menjaga etika dalam menyampaikan kritik.
Polemik ini juga memunculkan perhatian terhadap pentingnya menjaga profesionalisme aparatur di lingkungan pendidikan agar jabatan kepala sekolah tidak menjadi objek tekanan akibat perbedaan kepentingan atau dinamika organisasi.(ksm)
